Kantor Golkar Takalar Terancam ‘Digusur’

TRIBUNTAKALAR.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Takalar berencana menertibkan sejumlah aset pemerintah di wilayahnya. 

Termasuk bangunan yang ditempati DPD II Partai Golkar Takalar, Jl Fitrah.

Bangunan itu selama ini dijadikan sekretariat partai berlambang pohon beringin itu.

Pemerintah Kabupaten Takalar mengklaim jika bangunan tersebut merupakan milik pemerintah.

Kepala Bidang Aset Pemkab Takalar A Edy Badang menyebutkan, pihaknya telah bersurat ke pengurus Golkar Takalar.

"Iya, kami telah kirimkan surat untuk Partai Golkar Takalar," kata Edy kepada wartawan, Rabu (6/11/2019).

• Ditolak Mendagri, Bupati Takalar Promosikan Abdul Wahab Jadi Staf Ahli

• Bupati Takalar Syamsari Kitta ‘Mengalah’, SK Demosi Kadis Dukcapil Takalar Hj Farida Dicabut

• Abrasi Ancam Pemukiman Warga Galesong Takalar

Ia menyebutkan, langkah itu harus diambil demi menindaklanjuti arahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lembaga anti rasuah itu melalui, Kordinasi, Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) memberi arahan untuk penertiban aset pemerintah.

KPK menekankan untuk menertibkan aset berupa kendaraan, bangunan dan lainnya untuk dikembalikan ke pemerintah.

"Jadi, mau tidak mau, harus kami lakukan," ujar Edy.

Pengurus DPD II Partai Golkar Takalar masih mengkaji surat yang dilayangkan Pemkab Takalar.

Sekretaris DPD II Golkar Takalar Nawir Rahman juga telah menerima surat itu.

"Iya ada (suratnya). Kami sedang bicarakan di tingkat pengurus," ucap Nawir.

Bangunan tersebut telah ditempati Golkar selama 15 tahun.

SK peminjaman gedung itu terakhir dikeluarkan Burhanuddin Baharuddin yang menjabat bupati kala itu.