‎Kejari Takalar Terjunkan Tim Pidsus Telusuri Dugaan Korupsi Ambruknya Proyek MIN 2 Takalar

TRIBUN-TIMUR.COM, TAKALAR - Kejaksaan Negeri Takalar menurunkan tim Pidana Khusus (Pidsus) untuk menyelidiki ambruknya proyek pembangunan gedung dua lantai Madrasah Ibtidaiyah Negeri atau MIN 2 Takalar di Desa Banggae, Kecamatan Mangarabombang, Takalar.
‎
‎Langkah itu diambil menyusul sorotan publik dan desakan sejumlah aktivis antikorupsi yang menilai proyek bernilai sekitar Rp2,54 miliar itu diduga mengalami gagal konstruksi.
‎
‎Bangunan yang dibiayai dari APBN-SBSN Tahun 2025 melalui Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan tersebut ambruk saat proses pengecoran lantai dua pada 4 November lalu.
‎
‎Kepala Kejaksaan Negeri Takalar, Muhammad Ahsan Thamrin kepada Tribun-Timur.com, Rabu (12/11/2025) menegaskan, dirinya telah memerintahkan Kasi Pidsus untuk segera melakukan koordinasi serta klarifikasi kepada PPK dan rekanan proyek MIN 2 Takalar, terkait penyebab ambruknya bangunan proyek. 
‎
‎“Kami sudah menurunkan tim untuk menelusuri penyebab ambruknya bangunan itu. Saat ini kami masih tahap klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait, termasuk kontraktor dan konsultan pengawas,” ujar Ahsan.
‎
‎Menurut Ahsan, pihaknya memberikan warning kepada pengelola proyek, agar pembangunan MIN 2 Takalar bisa sesuai spesifikasi.

Baca juga: Kemenag Sulsel Panggil Pelaksana Proyek Gedung Baru MIN 2 Takalar Usai Ambruk

‎"Bangunan sekolah harus dikerjakan sesuai spesifikasi. Sektor pendidikan itu menjadi atensi penting bagi negara, jangan coba main main," tukasnya.
‎
‎Proyek ini dikerjakan oleh CV Mega Buana Persada dengan pengawasan dari CV Lingkar Karya Konsultan.
‎
‎Ambruknya sebagian struktur bangunan terjadi saat pekerjaan pengecoran lantai dua masih berlangsung.
‎
‎Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.
‎
‎Tim Kejari juga akan berkoordinasi dengan ahli konstruksi independen untuk memastikan apakah terdapat unsur kelalaian teknis atau dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek.
‎
‎Terpisah, Wakil Ketua Umum Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Pusat, Ramzah Thabraman menyambut positif langkah Kejari Takalar.
‎
‎“Ini langkah positif. Kami berharap penyelidikan tidak hanya berhenti di tingkat teknis, tapi juga menelusuri apakah ada penyimpangan dalam proses pengadaan dan pengawasan,” kata Ramzah
‎
‎Sementara Ketua Tim Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Supriyadi Alwi mengatakan pihaknya telah memanggil pelaksana proyek, konsultan perencana, dan konsultan pengawas untuk dimintai keterangan.
‎
‎Ketiga pihak dalam keterangannya menyatakan bahwa seluruh aspek pembangunan telah sesuai standar operasional prosedur (SOP).
‎
‎Termasuk dalam pengecoran, mereka menjamin melaksanakannya dengan sangat ketat.
‎
‎"Misalnya dijelaskan bahwa dalam pengecoran plat itu kita lakukan dulu pengecoran balok, tidak langsung plat lantainya," ucap Alwi, Jumat (7/11/2025).
‎
‎Karena meyakini sudah sesuai SOP, Alwi mengatakan pihaknya bersama pelaksana dan konsultan masih bingung soal penyebab ambruknya bangunan.
‎
‎"Karena dari segi spesifikasi mereka juga meyakini bahwa ini bisa kita pertanggungjawabkan, seluruh spek juga kita tidak main-main sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati," ucapnya.
‎
‎Kejari Takalar memastikan penyelidikan akan dilakukan secara profesional dan transparan.
‎
‎Jika ditemukan indikasi kuat pelanggaran hukum, kasus ini akan ditingkatkan ke tahap penyidikan.(*)