Periksa 17 Orang, Kejari Takalar Ungkap Modus Dugaan Korupsi Hibah Pembangunan Kandang Ayam Petelur

‎TRIBUN-TIMUR.COM, TAKALAR - Kejaksaan Negeri Takalar tengah menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan kandang ayam petelur di Dinas Kesehatan dan Peternakan Hewan Takalar.
‎
‎Kasus ini berawal dari proyek pembangunan kandang ayam petelur yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2023. 
‎
‎Proyek tersebut merupakan bagian dari program hibah bantuan pemerintah daerah yang ditujukan untuk mendukung sektor peternakan di Takalar.
‎
‎Namun, proyek yang semestinya memberikan manfaat bagi masyarakat itu kini disorot karena muncul dugaan penyimpangan dalam pelaksanaannya.
‎
‎Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Takalar, Andi Dian Bausad, mengungkapkan bahwa penyelidikan dilakukan setelah pihaknya menerima laporan dan informasi dari masyarakat.
‎
‎Menurut Andi Dian, laporan tersebut memuat dugaan adanya praktik mark up atau penggelembungan anggaran dalam pembangunan kandang ayam petelur.
‎
‎“Berdasarkan informasi yang kami terima, terdapat indikasi mark up yang berpotensi merugikan keuangan negara,” ujarnya.

Baca juga: ‎Kejari Takalar Terjunkan Tim Pidsus Telusuri Dugaan Korupsi Ambruknya Proyek MIN 2 Takalar

‎Selain dugaan mark up, penyidik juga mencium adanya penyalahgunaan wewenang dalam proses penyaluran hibah bantuan kandang ayam petelur tersebut.
‎
‎Andi Dian menegaskan, tim penyidik Kejari Takalar kini terus mendalami berbagai aspek dalam kasus ini.
‎
‎“Penyelidikan masih dalam tahap pengumpulan data dan bahan keterangan untuk memastikan sejauh mana dugaan penyimpangan itu terjadi,” tambahnya.
‎
‎Hingga saat ini, Kejaksaan telah memeriksa dan meminta keterangan dari sedikitnya 17 orang yang dianggap memiliki keterkaitan dengan proyek tersebut.
‎
‎Mereka yang telah dimintai keterangan berasal dari berbagai unsur, mulai dari pihak dinas terkait hingga penerima manfaat program hibah.
‎
‎Pemeriksaan masih akan terus berlanjut untuk menguatkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh tim penyidik.
‎
‎“Apabila nanti ditemukan bukti kuat adanya tindak pidana korupsi, tentu akan kami tingkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan,” kata Andi Dian menegaskan.(*)
‎
‎