VIDEO: Wapolda Sulsel Kumpul Pejabat Makassar, Ini Penjelasan Kasat Binmas Polrestabes

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel memimpin langsung rapat koordinasi pengamanan jelang pelantikan presiden dan wakil presiden RI di Ruang Sipakatau, Balaikota Makassar, Jl Ahmad Yani, Makassar, Sulsel, Selasa (15/10/2019).

Kasat Binmas Polrestabes Makassar, AKBP Adzan mengatakan, pertemuan ini membahas tentang pengamanan.

Ayah di Enrekang Tega Gauli Anak Tirinya, Begini Kronologi Hingga Terungkap Perbuatan Bejatnya

Polda Sulsel Kumpul Pejabat Makassar Bahas Situasi Jelang Pelantikan Presiden

Prabowo Subianto Disebut Gantikan Wiranto Menkopolhukam, Sandiaga Uno Juga Calon Menteri Jokowi

Dollah Mando Perintahkan Kepala Puskesmas Maritengae Tangani Warganya yang Lumpuh Otak

Desak Bubarkan BPJS, KAMRI Unjuk Rasa di Batas Kota Makassar-Gowa

Dalam rapat koordinasi ini, Wakapolda Sulsel, Brigjen Pol Adnas memimpin langsung rapat koordinasi.

Ia meminta kerja sama antara instansi di Makassar.

Apa saja penjelasannya, berikut videonya! (*)

Desak Bubarkan BPJS, KAMRI Unjuk Rasa di Batas Kota Makassar-Gowa

Puluhan mahasiswa dari Komite Aktivis Mahasiswa Rakyat Indonesia (KAMRI) berunjuk rasa di batas Kota Makassar-Gowa.

Tepatnya di antara Jl Sultan Alauddin (Makassar)-Jl Sultan Hasanuddin (Gowa), Selasa (15/10/2019) siang.

Unjuk rasa dengan menahan truk box dan bakar ban berlangsung di tengah badan jalan.

 Gara-gara Driver Ojol, Cewek Ini Putuskan Pacarnya, Ada Fakta Mengejutkan Dibaliknya

Perizinan Reklame Pindah ke PTSP Makassar Mulai Tanggal ini

Musim Kemarau Krisis Air di Lawae Sumpang Binangae, Polres Barru Salurkan Air Bersih ke Warga

Akibatnya arus lalu llintas yang mengubungkan antar kabupaten-kota itu pun macet.

Adapun tuntutan pengunjukrasa, meminta agar pemerintah membubarkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Alasannya, kenaikan iuran BPJS dinilai membebankan rakyat.

"Tak tanggung-tanggung, kenaikan iuran JKN-BPJS kesehatan itu mencapai 100 persen. Dan akan mulai berlaku per 1 Januari 2020 mendatang," ujar seorang orator.

 Gara-gara Driver Ojol, Cewek Ini Putuskan Pacarnya, Ada Fakta Mengejutkan Dibaliknya

Perizinan Reklame Pindah ke PTSP Makassar Mulai Tanggal ini

Musim Kemarau Krisis Air di Lawae Sumpang Binangae, Polres Barru Salurkan Air Bersih ke Warga

Ketua KAMRI Akbar Haruna, mengungkapkan, ada solusi lain selain BPJS yang dapat menjamin kesehatan masyarakat.

"Kita kembali saja ke Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) seperti di Kabupaten Gowa yang bisa jadi percontohan. Di Kabupaten Gowa itu hanya pakai KTP sudah terlayani," ujarnya.

Selain itu, Akbar Haruna juga mendesak Polri untuk menindak oknum polisi yang melakukan tindakan represif ke mahasiswa dan yang menembak mahasiswa Kendari. (*)

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur: