Hengkang dari Demokrat, Bupati Mamuju Tengah Aras Tammauni Resmi Gabung ke Golkar
Hengkang dari Demokrat, Bupati Mamuju Tengah Aras Tammauni Resmi Gabung ke Golkar
Penulis: Nurhadi | Editor: Suryana Anas
Hengkang dari Demokrat, Bupati Mamuju Tengah Aras Tammauni Resmi Gabung ke Golkar
TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Bupati Mamuju Tengah H M Aras Tammauni resmi bergabung ke Partai Golongan Karya (Golkar).
Sebelumnya, orang nomor satu di Kabupaten Mamuju Tengah itu mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Demokrat.
H Aras Tammauni resmi menerima Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Golkar setelah menemui Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, Kamis (3/10/2019) di Kantor Golkar di Jl. Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat.
KTA partai Golkar diserahkan langsung Airlangga Hartarto kepada H M Aras Tammauni.
Baca: Bupati Mamuju Tengah Kecewa Putrinya Tak Jadi Ketua DPRD Sulbar
Baca: Bupati Mamuju Tengah Hengkang dari Demokrat Sulbar
Baca: Nasdem Sulbar Buka Penjaringan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati di Mamuju Tengah dan Pasangkayu
“Saya telah resmi menjadi kader Partai Golkar. Kartu tanda anggota saya telah diterbitkan per tanggal 1 oktober 2019 dan diserahkan langsung bapak Ketua Umum pada saat saya dipanggil menghadap," kata Aras Tammauni.
Uwe Aras sapaannya menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum Partai Golkar beserta jajarannya yang berkenan menerima dan merestui apa yang menjadi cita-citanya saat menghadap.
“Saya juga hendak berterima kasih kepada anak-anak saya yang menjadi bagian inti dari lingkaran ketua umum partai golkar. Tanpa kehendak tuhan melalui ananda sekalian, kita tidak akan pernah sampai di posisi dan situasi yang membahagiakan ini,” ucapnya.

Spekulasi tentang berbagai isu terutama terkait kepindahannya dari Demokrat ke Golkar juga sebagai bukti sikapnya dengan tegas.
Namun Uwe Aras menegaskan, sikapnya hengkang dari partai yang sempat diketuainya itu bukanlah ekspresi kemarahan dan kekecewaan atas penunjukkan Ketua DPRD Sulbar beberapa waktu lalu.
"Saya ingin sampaikan bahwa keputusan ini bukan karena implikasi atas penunjukan ketua DPRD Provinsi Sulbar. Keputusan ini telah lama direncanakan, dan takdir atasnya telah tiba,"katanya.
Aras mengaku, kepindahan ke partai berlambangan pohon beringin itu adalah jalan kembali menegaskan cita-cita, meneguhkan ikhtiar untuk kebaikan hidup bersama yang terus diperjuangkan.
"Jadi kepindahan saya ke Partai Golkar ibarat perjalanan kembali pulang ke rumah. Kembali mengokohkan niat dan semangat perjuangan untuk kemajuan Sulbar dan kesejahteraan masyarakat Sulbar,"ucapnya.
Ayah dari Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Tengah itupun menyinggung soal momentum Pilkada yang akan berlangsung pada tahun-tahun mendatang.
"Kedepan tentu saja kita menghadapi momentum politik. Gelaran Pilkada dan Pilgub akan datang. Saya ingin tegaskan bahwa sikap saya terhadap momentum tersebut akan ikut dan tertib atas perintah partai, akan konsekwen dengan perintah Ketua Umum,"jelasnya.
Pada kesempatan ini juga, lanjutnya, saya mengajak putra putri terbaik Povinsi Sulbar untuk berpartisipasi dan berkontestasi secara sehat dengan menjaga sikap sehormat-hormatnya dan sepatut-patutnya dalam berpartisipasi dan berkontestasi kepada daerah melalui partai politik.
Baginya, abatan adalah amanah dan amanah adalah titipan yang mesti dijaga dan dipertanggungjawabkan secara patuth dan terhormat.
"Saya meyakini tujuan yang baik mesti disertai dengan cara yang baik agar secara hakikat menjadi kebaikan,” tambah dia.
Aras juga menyinggung terkait posisinya setelah bergabung dengan Golkar. Menurutnya, tergantung penugasan dari Ketua Umum.
Namun, ia mengaku, saat ini diminta kembali ke Sulbar guna merumuskan berbagai hal sebagai masukan atas rute strategis Partai Golkar menjadi partai terkuat di Provinsi Sulbar.
Aras mengaku, telah mendapatkan restu dan dukungan untuk bekerja membawa partai Golkar berjaya kembali di Provinsi ke 33 di Indonesia ini.
"Akhirnya saya ingin mengutip pesan sutan sjahrir bahwa “hidup yang tidak dipertaruhkan, tak layak dimenangkan”. Keputusan ini adalah keputusan yang layak dipertaruhkan. Keputusan yang telah ditimbang dengan seksama. Semoga Allah SWT bersama kita dan senantiasa meridhoi keputusan dan ihtiar kita,"tegasnya.
"Saya percaya hanya takdirnyalah yang menjadi batas ikhtiar kita. Saya tidak bisa mengubah arah angin. Dan tidak ada yang bisa mencegah datangnya cahaya. Untuk setiap mimpi dan setiap jengkal cita-cita pada kebaikan, saya akan berdiri dan tak ada tawar-menawar,"tutur mantan Ketua DPRD Sulbar itu menambahkan.
Hengkang dari Demokrat Sulbar
Bupati Mamuju Tengah H Aras Tammauni resmi hengkang dari Demokrat.
Uwe Aras sapaan Bupati Mamuju mengajukan pengunduran diri ke DPD Demokrat Sulbar pada Senin 23 September 2019 lalu.
Ketua DPD Demokrat Sulbar, H Suhardi Duka (SDK) mengaku iklas atas hengkangnya orang nomor satu di Mamuju Tengah itu dari partainya.
Baca: KUA-PPAS APBD Sulbar 2020 Ditanda Tangani
Baca: Aliansi Gerakan Reforma Agraria Sulbar Tolak RUU Pertanahan
Baca: Parlemen Jalanan, Mahasiswa di Majene Akan Boikot Perkuliahan
"Saya kira setiap orang punya hak memilih partai mana yang cocok. Jadi kalau Uwe Aras mundur dari Demokrat saya tidak bisa menghalangi, saya no problem. Saya pikir haknya Uwe Aras untuk mundur," kata SDK dikonfirmasi via telepon.
Mantan Bupati Mamuju dua periode itu mengaku, tidak mengetahui persis alasan Bupati Mamuju Tengah mundur dari Demokrat. Meski demikian, SDK tetap menghargai keputusan itu.
Bupati Mamuju Tengah yang juga mantan ketua DPD Demokrat Sulbar mengambil sikap tegas setelah anaknya Amalia Fitri Aras lengser dari kursi ketua DPRD Sulbar.
Amalia Fitri Aras bakal digantikan oleh Hj Sitti Suraidah Suhardi yang juga anak Ketua DPD Demokrat Sulbar.
"Masa anaknya semua. Anaknya (Arsal Aras) juga di Mamuju Tengah (Ketua DPRD). Dan itu adalah kewenangan DPP menilai tingkat loyalitas seseorang,"ujar Suhardi Duka.
H Aras Tammauni saat dikonfirmasi mengatakan, keputusan mundur itu diambil Senin Pukul 12 siang.
"Itu waktu kelahiran saya. Kemarin baru diantarkan ke DPD,"kata Aras Tammauni.
Aras sendiri mengaku heran dengan penunjukan ketua DPRD Sulbar tersebut yang dinilai menyalahi juklak partai.
Sebab, sepengetahuannya sebelum pemilihan sudah ada komitmen siapapun peraih suara terbanyak maka dialah yang menjadi unsur pimpinan.
Ia merujuk suara putrinya dalam pemilu 2019 lalu adalah terbanyak dari seluruh caleg Demokrat mencapai 22.622 suara.Sementara suara Suraidah hanya 9.820 suara.
Kalaupun bukan Amalia, Aras menyatakan lebih realistis menunjuk Kalma Katta yang juga mantan Bupati Majene dengan perolehan suara berkisar 10.000 an sebagai ketua DPRD Sulbar.
Kecewa Putrinya Tak Jadi Ketua DPRD Sulbar
Bupati Mamuju Tengah H Aras Tammauni hengkang dari Demokrat.
Uwe Aras, sapaan Bupati Mamuju itu mengajukan pengunduran diri ke DPD Demokrat Sulbar Senin, 23 September 2019.
Ketua DPD Demokrat Sulbar Suhardi Duka (SDK) telah menerima surat pengunduran diri Ketua Demokrat Mamuju Tengah itu.
"Saya kira setiap orang punya hak memilih partai mana yang cocok. Jadi kalau Uwe Aras mundur dari Demokrat saya tidak bisa menghalangi, saya no problem. Saya pikir haknya Uwe Aras untuk mundur," kata SDK via telepon.
Mantan Bupati Mamuju dua periode itu tidak mengetahui alasan Uwe Aras mundur sebagai kader Demokrat.
Baca: Kata ZODIAK Hari Ini Kamis 26 September 2019 - Leo Dapat Pujian, Capricorn Anda Pilar Kesuksesan
Baca: Waduh, Rachel Maryam Perang Twit Lagi dengan Joko Anwar, Kok Bisa? Begini Kronologis dan Profilnya
Baca: Niat Puasa Senin Kamis Lengkap Keutamaannya untuk Kesehatan dari Turunkan Lemak hingga Obat Stres
Namun, informasi diperolehnya terkait posisi kursi Ketua DPRD Sulbar.
Putrinya Uwe Aras, Amalia Fitri Aras gagal mengisi kursi itu.
Posisi tersebut diisi Sitti Suraidah Suhardi, putri Suhardi Duka.
"Masa anaknya semua. Anaknya (Arsal Aras) juga di Mamuju Tengah (Ketua DPRD). Dan itu adalah kewenangan DPP menilai tingkat loyalitas seseorang," ujar Suhardi Duka.
Aras Tammauni menyebutkan, pengunduran dirinya sebagai ketua Demokrat diputuskan Senin, pukul 12.00 Wita.
"Itu waktu kelahiran saya. Kemarin baru diantarkan ke DPD," kata Aras Tammauni.
Aras menilai, penunjukan Ketua DPRD Sulbar menyalahi petunjuk teknis (Juknis) partai.
Baca: Ini Pasal-Pasal Kontroversial di RKUHP yang Jadi Alasan Unjuk Rasa
Baca: Maroon 5 Rilis Single Memories, Ini Video dan Liriknya
Baca: Tak Hanya Mahasiswa, 9 Artis Ini Ikut Tolak RKUHP & RUU KPK, Ada Iwan Fals hingga Dian Sastrowardoyo
Sepengetahuannya, sebelum pemilihan sudah ada komitmen siapapun peraih suara terbanyak maka dialah yang menjadi unsur pimpinan.
Ia merujuk suara putrinya dalam pemilu 2019 adalah terbanyak dari seluruh caleg Demokrat mencapai 22.622 suara.
Sementara suara Suraidah hanya 9.820 suara.
Selain itu, Amalia Fitri Aras adalah mantan Ketua DPRD Sulbar periode 2014-2019.
Kalaupun bukan Amalia yang ditunjuk menjadi ketua, partai mestinya memberikan posisi itu kepada Kalma Katta yang juga mantan Bupati Majene dengan perolehan 10 ribuan suara
(tribun-timur.com).
Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @nurhadi5420
Baca: KABAR BURUK WhatsApp Bakal Cabut Layanan Aplikasi untuk HP Merek Ini, Apa Saja dan Mulai Kapan?
Baca: Wajah Menantu Perempuan Ini Jadi Sorotan Gara-gara Buang Muka & Kabur Saat Mertua Naik ke Pelaminan
Baca: Dahsyatnya Ketika Megawati Soekarnoputri & Prabowo Subianto Kompak, Hasilnya Bamsoet Ketua MPR RI
Baca: Kabar Buruk untuk Presiden Jokowi Jelang Dilantik, Ada Upaya Jatuhkan Pemerintahan, Ini Isu Dipakai
Baca: Belum Seminggu di DPR, Mulan Jameela Istri Ahmad Dhani Ditimpa Masalah, Dimintai Ganti Rugi Rp 10 M
Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur
Follow akun instagram Tribun Timur:
Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur: