NU Makassar: Kenaikan Iuran BPJS Bukan yang Ditunggu Masyarakat di Periode Kedua Jokowi

Menurut Uso sapaannya, masyarakat menunggu perbaikan pelayanan khususnya masalah kesehatan.

NU Makassar: Kenaikan Iuran BPJS Bukan yang Ditunggu Masyarakat di Periode Kedua Jokowi
abd azis/tribun-timur.com
Sekretaris Tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Makassar Usman Sofyan. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sekretaris Tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Makassar Usman Sofyan, menyatakan, kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bukan solusi yang ditunggu masyarakat di periode kedua pemerintahan Joko Widodo.

Menurut Uso sapaannya, masyarakat menunggu perbaikan pelayanan khususnya masalah kesehatan.

Baca: Isu Kenaikan Iuran BPJSKes Bikin Resah, Kunjungan ke Kantor Cabang Makassar Bertambah

Baca: Kantor BPJS Kesehatan Cabang Makassar Didemo

Baca: DPR RI Tolak Iuran Kelas III Naik, Kelas I dan II? Ini Besaran Iuran BPJS Kesehatan Mulai 2020

"Bagaimana selama ini masih sering kita dapatkan, masyarakat peserta BPJS kesehatan yang mengeluh akibat pelayanan yang kurang bagus dari rumah sakit mitra kerja yang menyiapkan fasilitas pelayanan BPJS," tegas Uso kepada Tribun, Selasa (3/9/2019).

Bahkan Ketua Bidang Organisasi dan Pengembangan SDM Dewan Masjid Indonesia (DMI) Makassar itu mengatakan, masyarakat juga masih bertanya-tanya ke pemerintah angka defisit yang kurang 32,8 triliun itu dari mana.

"Apa pemerintah berani memperlihatkan angka-angka berapa persen masyarakat peserta BPJS Kesehatan yang selama ini aktif membayar iuran kepesertaan setiap bulan, namun tidak pernah melakukan klaim atau menanfaatkannya?," kata Uso.

Baca: Tangkal Paham Radikal, Nahdlatul Ulama Safari Ramadan di Gowa

Baca: Taruna SMK Pelayaran Lintas Nusantara Barru Ikuti Diklat DP Ranting di Politeknik Barombong

"Karena faktanya, banyak peserta BPJS kesehatan yang terkadang menggunakan pelayanan umum akibat lambannya ketika menggunakan BPJS," Uso menambahkan.

Karena itu, kata Uso, jika pemerintahan Jokowi ngotot untuk menaikkan BPJS Kesehatan awal tahun 2020, artinya Jokowi tidak komitmen dengan janji-janjinya untuk memberikan yang terbaik ke masyarakat.

"Apalagi soal kesehatan itu hak mendasar masyarakat. Belum lagi kita bicara tentang kebenaran atau validitas data klaim selana ini," ujarnya.

DPR RI Tolak Iuran Kelas III Naik, Kelas I dan II? Ini Besaran Iuran BPJS Kesehatan Mulai 2020

Resmi! Pemerintah akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan mulai 1 Januari 2020. 

Halaman
1234
Penulis: Abdul Azis
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved