DPR RI Tolak Iuran Kelas III Naik, Kelas I dan II? Ini Besaran Iuran BPJS Kesehatan Mulai 2020

Resmi! Pemerintah akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan mulai 1 Januari 2020.

DPR RI Tolak Iuran Kelas III Naik, Kelas I dan II? Ini Besaran Iuran BPJS Kesehatan Mulai 2020
Ist
DPR RI Tolak Iuran Kelas III Naik, Kelas I dan II? Ini Besaran Iuran BPJS Kesehatan Mulai 2020 

DPR RI Tolak Kenaikan Iuran untuk Kelas III, Bagaiaman Kelas I dan II? Ini Besaran Iuran BPJS Kesehatan Terbaru Mulai 2020

TRIBUN-TIMUR.COM-Resmi! Pemerintah akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan mulai 1 Januari 2020. 

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan ini berlaku bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kelas I dan II.

Sementara untuk Kelas III ditolak Komisi IX dan XI DPR RI.

Dikutip dari Kompas.com, kenaikan itu sendiri untuk menutup defisit BPJS Kesehatan yang makin membesar.

KABAR GEMBIRA bagi Peserta BPJS Kesehatan, DPR RI Tolak Kenaikan Iuran Usulan Menteri Sri Mulyani

Lowongan Kerja BUMN PT Industri Kereta Api Butuh Karyawan Segera, Cek Syarat & Link Daftar di Sini!

Polisi Beberkan Dugaan Penyebab Kecelakaan Maut di Tol Cipularang Km 91-100 hingga Renggut 9 Nyawa

Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris menyebut, bila iuran tidak di naikan, maka defisit BPJS Kesehatan akan tembus Rp 77,9 triliun pada 2024.

Karyawan teller Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS-Kes) melayani pengguna kartu BPJS kesehatan di kantor BPJS Kesehatan Cabang Makassar, Jl Ap Pettarani,
Karyawan teller Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS-Kes) melayani pengguna kartu BPJS kesehatan di kantor BPJS Kesehatan Cabang Makassar, Jl Ap Pettarani, (sanovra Jr / tribun timur)

"Kalau kita tidak melakukan upaya-upaya policy mix artinya meningkatkan iuran kemudian kaitannya dengan bauran kebijakan maka akan terjadi defisit ini semakin lebar," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI dan IX DPR, Jakarta, Senin (2/9/2019).

Dia menyebutkan potensi pembengkakan defisit BPJS Kesehatan mulai Rp 39,5 triliun pada 2020, Rp 50,1 triliun pada 2021, Rp 58,6 triliun pada 2022, Rp 67,3 triliun pada 2023 dan Rp 77,9 triliun pada 2024.

Dia mengatakan, dengan perubahan iuran premi, maka maka persoalan defisit anggaran bisa diselesaikan secara terstruktur.

Saat ini jumlah peserta BPJS Kesehatan saat ini mencapai 223,3 juta jiwa. Sebanyak 82,9 juta di antaranya merupakan peserta non penerima bantuan iuran (PBI).

Halaman
123
Editor: Anita Kusuma Wardana
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved