OPINI - Peran APIP BKKBN Dalam Menapak Kampung KB

Hasil pengendalian intern APIP BKKBN menunjukkan bahwa Kampung KB yang telah terbentuk belum seluruhnya sesuai pedoman Kampung KB.

Kegiatan terpadu antar kementerian/lembaga belum optimal, baru sebagian kecil PKB/PLKB yang memenuhi standar kompetensi.

Hal ini mengakibatkan pengelolaan Kampung KB juga belum optimal.

Baca: Produk Lokal Sulteng Diperkenalkan ke Pasar Nasional, IKM Diminta Terapkan GMP

Beberapa Kampung KB tidak memiliki PKB/PLKB yang fokus, petugas memegang tanggung jawab lebih dari satu Kampung KB, dan tentunya petugas tersebut kewalahan karena akses atau jarak tempuh cukup berjauhan hingga sulit menunjukkan kinerja yang optimal pula.

Selain itu tercatat sebagian besar Kampung KB telah terbentuk Pokja melalui SK Bupati/Camat/SKPD KB (bervariasi) tetapi belum memiliki dokumen lengkap yang seharusnya ada di Kampung KB dan kearsipan dokumen secara menyeluruh belum tertata dengan baik.

Diharapkan semoga tulisan ini dapat dibaca dan dicermati oleh para pengelola Kampung KB, pemangku kepentingan atau pemerhati Kampung KB dan masyarakat luas yang peduli terhadap program nasional KKBPK.

Diharapkan dari paparan ini dapat mengugah hati untuk memberi dukungan dan berpartisipasi dalam rangka menyukseskan program nasional Kampung KB, demi kejayaan negara kita tercinta. (*)

Catatan: tulisan ini telah terbit di Tribun Timur edisi cetak, Rabu (26/06/2019)