OPINI

OPINI - Peran APIP BKKBN Dalam Menapak Kampung KB

Namun sampai saat ini belum ada regulasi tertinggi terkait pengelolaan Kampung KB yang dapat dijadikan sebagai payung hukum,...

OPINI - Peran APIP BKKBN Dalam Menapak Kampung KB
tribun timur
Auditor BKKBN

Oleh:
Nurmala Ma’mur
Auditor BKKBN

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2015-2019, BKKBN mendapatkan mandat untuk menyukseskan Agenda Pembangunan Nasional (Nawacita).

Khususnya agenda prioritas ke-3 “Membangun Indonesia dari Pinggiran dalam Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa Dalam Rangka Negara Kesatuan”.

BKKBN juga berkewajiban memperkuat Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

Program ini dapat secara langsung bersentuhan dan memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia melalui pembentukan Kampung KB di seluruh pelosok tanah air.

Atas mandat tersebut lahirlah prakarsa Presiden RI Ir H Joko Widodo untuk membentuk Kampung KB yang telah dicanangkan secara simbolis di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, 14 Januari 2016 lalu.

Selanjutnya dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota masing-masing di seluruh Indonesia.

Momentum ini menjadi salah satu program inovasi BKKBN dalam rangka meningkatkan Implementasi program KKBPK dengan sektor terkait di lini lapangan.

Namun sampai saat ini belum ada regulasi tertinggi terkait pengelolaan Kampung KB yang dapat dijadikan sebagai payung hukum, misalnya Instruksi Presiden (Inpres), sehingga pengelolaan Kampung KB masih minim dan jauh dari harapan.

Baca: Polres Luwu Utara Gelar Lomba Pos Kamling

Inpres tentang Kampung KB sangat diharapkan dapat segera terwujud, dan sampai saat ini masih berproses di kementerian yang bertanggung jawab.

Halaman
1234
Editor: Aldy
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved