Ditanya Apa Hukumnya Dana Umat/Tabungan Haji Dipakai Infrastruktur, ini Jawaban Ustadz Yusuf Mansur

Dana tersebut telah ditempatkan dan diinvestasikan melalui berbagai instrumen keuangan syariah yang aman dan optimal.

BPKH memproyeksikan nilai manfaat sebesar Rp7,3 Triliun yang akan digunakan untuk membiayai biaya operasional haji tahun 2019.

Untuk penambahan kuota 10 ribu jamaah haji, BPKH mendukung pembiayaannya melalui efisiensi pengadaan Saudi Arabia Riyal (SAR) senilai Rp65 miliar; dan optimalisasi nilai manfaat Rp55 miliar.

Dari total kebutuhan biaya Rp353,7 miliar, BPKH akan memberikan kontribusi Rp120 miliar, sisanya sebesar Rp. 50 milyar dari efisiensi operasional haji oleh Kemenag dan Rp183,7 miliar dari APBN.

Sebelumnya wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah tidak setuju jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggunakan dana haji untuk pembiayaan infrastruktur.
Fahri menilai Jokowi bakal dikutuk oleh sang Khalik.

"Dilaknat Allah! Sudah itu saja," ujar Fahri di gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (28/7/2017). Fahri memaparkan jamaah menaruh uang di Badan Pelaksana Keuangan Haji (BPKH).

Karena itu pemerintah seharusnya bertanggung jawab atas dana yang telah dititipkan ke BPKH.

"Niat orang-orang menaruh uang itu di bank adalah supaya dia pergi haji. Maka bagian dari kelanjutan niatnya itu adalah dia mendapat pelayanan dalam haji yang lebih baik jelas," ungkap Fahri.

Politisi PKS itu menilai pemerintah zolim jika sembarangan menggunakan dana haji. Karena belum tentu jamaah yang sudah membayar bisa berangkat karena faktor umur.
"Menurut saya kita ini zolim mempersiapkan jemaah, karena ada jemaah kita ini yang baru naik haji umur 80 tahun," kata Fahri Hamzah.

Usul Presiden

Presiden Joko Widodo pernah ingin agar dana haji yang tersimpan di pemerintah bisa diinvestasikan untuk pembangunan infrastruktur.

Hal ini disampaikan Jokowi usai melantik Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (26/7/2017) lalu.

Jokowi menekankan bahwa pengelolaan keuangan haji adalah hal yang paling penting.

"Jadi, bagaimana uang yang ada, dana yang ada ini, bisa dikelola, diinvestasikan ke tempat-tempat yang memberikan keuntungan yang baik," kata Jokowi.

Nantinya, lanjut Jokowi, keuntungan dari investasi tersebut bisa dipakai untuk mensubsidi ongkos dan biaya haji sehingga lebih terjangkau oleh masyarakat.

Menurut Jokowi, cara seperti ini sudah dipakai di negara lain sepeti Malaysia.

"Bisa saja kan (untuk infrastruktur). Daripada uang ini diam, ya lebih baik diinvestasikan tetapi pada tempat-tempat yang tidak memiliki risiko tinggi, aman, tapi memberikan keuntungan yang gede," ucap Jokowi.

Menurut Jokowi, nantinya pemerintah bisa mencari proyek infrastruktur yang sudah pasti akan menghasilkan keuntungan besar.