Beredar Kabar TPS 10 Jallaja Batal Nyoblos Ulang, Ini Kata KPU Luwu Timur

Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 Desa Jalajja, Kecamatan Burau, Luwu Timur, Sulawesi Selatan (Sulsel) dilaksanakan

Beredar Kabar TPS 10 Jallaja Batal Nyoblos Ulang, Ini Kata KPU Luwu Timur
ivan/tribunlutim.com
Bupati Luwu Timur, Thorig Husler mencoblos di TPS 11 di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Sulawesi Selatan (Sulsel), Rabu (17/4/2019). 

TRIBUNLUTIM.COM, MALILI - Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 Desa Jalajja, Kecamatan Burau, Luwu Timur, Sulawesi Selatan (Sulsel) dilaksanakan, Sabtu (27/4/2019).

Seperti diutarakan Komisioner Divisi Teknis KPU Luwu Timur, Muhammad Abu dikonfirmasi TribunLutim.com, Rabu (24/4/2019) sore.

Baca: Kafilah Luwu Timur Yakin Bawa Pulang Juara di STQH XXXI Sulsel di Tana Toraja

Baca: BREAKING NEWS: Kapolda Sulsel Mutasi Kasi STNK ke Polres Luwu Timur

"PSU jadi (dilaksanakan) tanggal 27 April," kata Abu menanggapi beredar kabar PSU di TPS 10 Jalajja batal dilaksanakan.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Luwu Timur mengingatkan peserta Pemilu 2019 tidak melakukan praktek politik uang atau money politic.

Seperti disampaikan Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Luwu Timur, Sukmawati Suaib kepada TribunLutim.com, Selasa (23/4/2019) sore.

"Didiskualifikasi bagi peserta pemilu yang bermain money politic," kata Sukmawati.

Seperti diketahui, TPS 10 di Desa Jalajja, Kecamatan Burau bakal melakukan pemungutan suara ulang (PSU). Dijadwalkan PSU tanggal 27 April 2019.

Sukmawati mengatakan sudah mendengar ada indikasi akan terjadi money politik di TPS tersebut.

"Termasuk calon legislatif (caleg) yang bermain money politic akan didiskualifikasi. Kami sudah ingatkan parpol jangan sekali-kali main money politic," imbuhnya.

PSU di TPS tersebut sesuai rekomendasi dari Bawaslu Luwu Timur ke KPU Luwu Timur. Sebabnya, ada pemilih yang memilih menggunakan kartu keluarga (KK).

Muhammad Abu mengatakan ada dua pemilih tidak terdaftar di DPT dan DPTB menggunakan hak pilih dengan kartu keluarga (KK).

"Seharusnya pemilih pakai KTP el atau surat keterangan (suket)," kata Abu dikonfirmasi TribunLutim.com, Jumat (19/4/2019) sore.

Laporan Wartawan TribunLutim.com, vanbo19

Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur:

Follow juga Instagram Tribun Timur:

Penulis: Ivan Ismar
Editor: Munawwarah Ahmad
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved