OPINI
OPINI - Peringatan Jelang Pemilu
Penulis adalah Staf di LAPAR Sulawesi Selatan dan Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
lihat foto
Tahun 2019 adalah tahun kompetisi (competiton), para peserta demokrasi saat ini tengah
mempersiapkan strategi yang jitu untuk duduk di kusi parlemen.
Kampanye lewat baliho, media sosial sampai bertemu langsung dengan masyarakat untuk meraup suara adalah salah satu kompetisi.
Siapa yang kuat, dan bertahan dalam kompetisi maka merekalah yang nantinya akan mewakili masyarakat.
Bahkan kompetisi tak sehat pun juga dipertontonkan: hoaks, negative campaign, black campaign tak pernah hilang dari pesta ini.
Bagi mereka yang berhasil duduk di parlemen dituntut untuk menerapkan konsep akuntabilitas yaitu, sebuah konsep etika dalam bidang pemerintahan: legislatif, eksekutif dan yudikatif.
Sehingga, mereka akan bergerak dan bekerja sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di negara ini sebagai bagian dari bentuk pemerintahan demokrasi.
Tetapi, harus diingat bahwa partisipasi, kompetisi, akuntabilitas dan aturan hukum hanya sebagai demokrasi yang prosedural saja.
Kedua, substantive dimensions.
Dimensi ini juga meliputi; menghormati kebebasan sipil dan pengejaran kebebasan (respect for civil liberities and the pursuit of freedom) dan pengurangan ketidaksetaraan politik, ekonomi dan sosial (reduction in political, economic and social inequalities).
Baca: Ideaksi Persembahkan Buku Memetik Keberanian untuk Anak-anak Korban Bencana
Salah satu tugas demokrasi dapat dilihat dari dimensi kedua ini, kita tidak ingin demokrasi dimaknai hanya sebagai demokrasi prosedural yang penerapannya hanya ada pada saat momentum pemilu saja.
Menghormati kebebasan sipil dan kebebasan adalah fenomena yang belum paripurna di negeri ini.
Justru yang muncul adalah fenomena elit bertengkar masyarakat di akar rumput terbengkala.
Salah satu indikator demokrasi adalah kebebasan, Indonesia menganut itu melalui penerapan
hukum dan kebijakan, tetapi aturan yang diterapkan sering kali berbenturan dengan kebebasan
sipil, sehingga kebebasan direduksi melalui aturan hukum yang tidak pro ke masyarakat.
Ini gamang, kegamangan demokrasi itu nyata terlihat saat kebijakan politik, ekonomi dan sosial tidak bersinergi dengan kegelisahan masyarakat.
Ketika fenomena yang seperti ini justru masif baik pra dan pascapemilu maka akan menghambat politik demokrasi ke depan.
Ketiga, result dimension. Di mensi yang ketiga ini mengkaji tentang responsif (responsiviness).
