Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Libur ASN di Wajo Ikuti Kalender Nasional, Tak Ada Perintah WFH

Kepala BKPSDM Wajo Syamsul Bahri menyebut hari libur pegawai di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo dipastikan mengikuti kalender nasional.

Tayang:
Penulis: M. Jabal Qubais | Editor: Alfian
Tribun-timur.com/M. Jabal Qubais
LIBUR ASN - Suasana penyerahan SK bagi PPPK Paruh Waktu lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo di Lapangan Kantor Bupati Wajo, belum lama. Hari libur pegawai di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo dipastikan mengikuti kalender nasional. 

Bahkan, Andi Rosman juga berencana silaturahmi dengan masyarakat Wajo di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati, Pasanggrahan, Kecamatan Tempe.

"Belum dipastikan lokasinya nanti kami infokan kembali," paparnya.

Di sisi lain, Wakil Bupati Wajo, dr Baso Rahmanuddin juga tidak meninggalkan Kabupaten Wajo di malam pergantian tahun.

"Betul, stay di Wajo," singkat Baso, ajudan Wakil Bupati saat ditemui Tribun-Timur.com di kediaman pribadinya, Jl Beringin, Sengkang.

Baca juga: Patuh Edaran Mendagri, Andi Rosman dan Baso Rahmanuddin Stay di Wajo

Dilansir dari Tribunnews.com, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan surat edaran yang melarang seluruh kepala daerah bepergian ke luar wilayah hingga 15 Januari 2026. 

Aturan itu dikeluarkan untuk memastikan para kepala daerah tetap siaga menangani dampak bencana di daerah masing-masing.

“Saya sudah mengeluarkan surat edaran agar kepala daerah tidak meninggalkan tempat dan tidak ke luar negeri sampai dengan tanggal 15 Januari. Jadi betul-betul standby, terutama yang terdampak,” ujar Tito dalam konferensi pers di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (9/12/2025).

Tito menegaskan keberadaan kepala daerah sangat krusial dalam proses pengambilan keputusan, terutama saat wilayahnya sedang dilanda bencana. 

Ia mengingatkan pejabat di bawah kepala daerah tidak memiliki kewenangan penuh untuk menginstruksikan penanganan secara cepat.

“Keberadaan kepala daerah diperlukan karena memiliki power. Bawahannya enggak memiliki power yang sekuat para kepala daerah. Kalau kehilangan leadership, ya di bawahnya menjadi tidak terarah,” kata Tito.

Ia juga menyinggung posisi kepala daerah sebagai pimpinan Forkopimda yang berperan langsung mengoordinasikan TNI, Polri, kejaksaan, serta instansi lain dalam penanganan darurat.(*)

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Tribun Timur
Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved