PPPK angkatan 2024 Mengadu ke DPRD Toraja Utara, Gaji dan SK Belum Terbit

TRIBUN-TIMUR.COM, RANTEPAO - Perwakilan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) angkatan 2024 dari kalangan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan (nakes) dan Tenaga teknis geruduk kantor DPRD Toraja Utara, Senin (8/6/2026).

Kedatangannya untuk menyampaikan keresahan mereka terkait belum terbitnya surat keputusan (SK) perpanjangan serta gaji yang belum dibayarkan selama dua bulan beserta Gaji 13.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan guru dan tenaga kesehatan meminta DPRD membantu mencarikan solusi atas ketidakpastian yang mereka hadapi.

Salah satu perwakilan tenaga kesehatan menyampaikan bahwa belum terbitnya SK berdampak langsung pada pelayanan kesehatan di puskesmas. 

Mereka mengaku kesulitan menjalankan tugas karena tidak memiliki dasar administrasi, untuk bekerja. 

"Kami melayani masyarakat, tetapi saat ini tidak ada payung hukum untuk kami bekerja," terangnya saat memyampaikan unek-uneknya di depan anggota DPRD Toraja Utara, Senin (8/6/2026).

Bahkan menurutnya, dibeberapa puskesmas, jumlah PNS sangat sedikit dan sebagian besar tenaga kesehatan adalah PPPK. 

"Jika kami tidak bekerja, pelayanan kesehatan bisa terganggu," ujarnya.

Sementara, mereka diminta untuk menyukseskan program nasional seperti penanganan tuberkulosis, gizi, dan stunting. 

Sementara itu, perwakilan guru PPPK menyampaikan bahwa formasi 2024 berjumlah 962 orang yang terdiri dari tenaga kesehatan dan guru dan tenaga teknis. 

Mereka mengaku sudah beberapa kali mencari informasi terkait status mereka, namun belum mendapatkan kepastian.

"Sudah dua bulan berturut-turut gaji dan gaji 13 kami tidak jelas. Bahkan sebagian besar PPPK sudah berkeluarga dan menggantungkan kebutuhan hidup dari gaji tersebut," paparnya. 

Sementara pihaknya tetap menjalankan tugas mengajar demi keberlangsungan pendidikan anak-anak. 

Ia menegaskan bahwa meskipun kondisi tersebut menimbulkan keresahan, para guru tetap melaksanakan kewajiban mereka di sekolah.

Ketua Komisi III DPRD Toraja Utara, Julianto Mappile, menjelaskan bahwa persoalan tersebut berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah. 

Menurutnya, belanja pegawai di Toraja Utara telah mencapai sekitar 54 persen dari APBD, jauh di atas batas maksimal 30 persen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

"Memang berat. Jumlah PPPK di Toraja Utara sekitar empat ribu lebih, sementara PNS hanya sekitar 3.400 orang. Di banyak daerah lain justru jumlah PNS lebih banyak dibanding PPPK," kata Julianto.

Meski demikian, ia menilai hak PPPK yang telah bekerja selama dua bulan tetap harus dibayarkan.

"Kalau saya tentunya, hak mereka yang sudah bekerja harus diberikan. Mereka sudah menjalankan tugas selama dua bulan tetapi belum menerima gaji," ujarnya.

Julianto menegaskan DPRD hanya dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah karena kewenangan penggunaan anggaran berada di tangan kepala daerah.

"Kami akan menyampaikan kepada bupati dan wakil bupati bahwa ada keresahan PPPK terkait gaji dan SK yang belum terbit. Tetapi kami tidak bisa memaksakan karena kewenangan pengguna anggaran ada pada bupati," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Toraja Utara, Herman Pabesak, mengatakan pihaknya akan menjadwalkan rapat dengan pemerintah daerah untuk meminta penjelasan terkait persoalan yang telah berlangsung selama dua bulan terakhir tersebut.

"Kami akan mendengar penjelasan pemerintah daerah terlebih dahulu agar mendapatkan kejelasan. DPRD tidak ingin memberikan informasi yang belum pasti kepada masyarakat maupun PPPK," kata Herman.

Ia meminta seluruh pihak memberikan waktu kepada DPRD untuk melakukan koordinasi dan memperoleh informasi yang utuh sebelum mengambil kesimpulan maupun langkah lanjutan.

"Kami memahami keresahan saudara-saudara PPPK. Namun kami juga harus mendapatkan penjelasan resmi dari pemerintah daerah agar persoalan ini dapat ditangani dengan baik," tutupnya.