Daeng Manye Hadiri Kunjungan Menteri ATR/BPN di Makassar, Bahas Reforma Agraria dan Aset Daerah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye menghadiri kunjungan kerja Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis (13/11/2025).

Kegiatan yang digelar di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel tersebut dihadiri sejumlah kepala daerah se-Sulawesi Selatan.

Turut hadir dalam pertemuan itu Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Anggota DPR RI Muhammad Taufan Pawe.

Agenda kunjungan kerja Menteri ATR/BPN kali ini membahas percepatan reforma agraria, penataan aset daerah, serta pemberantasan praktik mafia tanah yang selama ini menjadi perhatian publik.

Selain itu, pertemuan juga menjadi ajang koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah terkait pelaksanaan kebijakan satu peta serta digitalisasi data pertanahan di seluruh wilayah Indonesia.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menata ulang struktur kepemilikan tanah untuk memastikan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Keadilan agraria adalah fondasi utama bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Negara wajib menata kembali sumber daya agraria dan mengembalikannya kepada rakyat sebagai bentuk keadilan sosial,” ujar Nusron Wahid.

Ia menambahkan bahwa selama ini banyak konflik pertanahan terjadi akibat lemahnya pengawasan dan ketidaktegasan aparatur dalam menegakkan aturan.

“Kita ingin aparatur pertanahan di seluruh Indonesia bekerja profesional, kuat, dan tidak mudah dipengaruhi. Kalau sistemnya kuat, ruang gerak mafia tanah akan tertutup,” tambahnya.

Dalam sesi wawancara usai rapat, Nusron Wahid mengungkapkan bahwa pihaknya kini tengah melakukan pembenahan besar-besaran di internal BPN.

“Kami sedang memperkuat sistem agar setiap proses pertanahan lebih transparan. Digitalisasi data pertanahan adalah langkah penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan,” jelasnya.

Nusron juga meminta dukungan kepala daerah untuk aktif berkoordinasi dengan kantor pertanahan di wilayah masing-masing.

“Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan reforma agraria dan penataan ruang berjalan efektif di lapangan,” kata Nusron.

Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye yang hadir langsung dalam pertemuan itu menyampaikan apresiasi atas langkah kementerian dalam memperkuat kepastian hukum di bidang pertanahan.

“Kami siap mendukung langkah Kementerian ATR/BPN agar masyarakat Takalar memperoleh kepastian hukum atas tanahnya dan tidak lagi menjadi korban sengketa,” ujar Firdaus singkat.