Proyek Pemprov Sulsel Antre Mangkrak

Menurut Sultan, tabel perencanaan proyek seharusnya menjadi acuan utama dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Karena itu, ia mempertanyakan mengapa hingga pertengahan April baru dua ruas yang bergerak.

“Kalau kita mengacu pada tabel perencanaan, seharusnya di bulan April ini tidak hanya dua ruas yang berjalan. Ruas 8 dan Ruas 10 juga mestinya sudah masuk tahap pekerjaan fisik,” kata Sultan, Rabu (15/4/2026).

Politikus Fraksi Gerindra itu menegaskan keterlambatan proyek tidak boleh dianggap biasa.

Apalagi jadwal pekerjaan telah menjadi dasar pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan proyek multiyears tersebut.

Menurutnya, keterbukaan informasi penting agar publik mengetahui penyebab lambatnya progres di lapangan.

Sultan juga secara khusus menyoroti Ruas 10 Palakka–Toata.

Ruas tersebut disebut sudah seharusnya mulai dikerjakan pada April sesuai target awal.

Namun hingga kini, pekerjaan fisik belum berjalan maksimal.

Di sisi lain, pihak kontraktor menyebut terdapat sejumlah kendala yang membuat pelaksanaan proyek belum sepenuhnya sesuai jadwal.

Perwakilan PT Jaya Konstruksi menjelaskan, pada rencana awal sebenarnya ada empat ruas yang ditargetkan mulai berjalan pada April.

Empat ruas tersebut yakni Ruas 1, Ruas 3, Ruas 8, dan Ruas 10.

Namun dalam pelaksanaannya, proses di lapangan disebut menghadapi beberapa hambatan.

Mulai dari tahap finalisasi pekerjaan hingga faktor cuaca.

“Untuk Ruas 10 saat ini masih dalam tahap finalisasi. Kami optimistis pekerjaan bisa dimulai dalam waktu dekat, mudah-mudahan minggu ini sudah berjalan,” ujar perwakilan perusahaan.

Sementara untuk Ruas 8, pihak perusahaan mengaku telah melakukan pemantauan dan identifikasi lapangan.

Hanya saja, kondisi cuaca dalam beberapa pekan terakhir disebut belum mendukung percepatan pekerjaan fisik.

Meski demikian, pihak kontraktor memastikan proyek tetap diupayakan berjalan sesuai target.

“Kami tetap berupaya agar Ruas 8 bisa mulai dikerjakan pada bulan April ini. Untuk Ruas 10, kami targetkan mulai minggu depan,” katanya.

Sorotan DPRD terhadap proyek multiyears ini bukan tanpa alasan.

Proyek jalan tersebut menjadi salah satu program strategis Pemprov Sulsel yang diharapkan mampu memperkuat konektivitas antarwilayah.

Karena itu, keterlambatan pekerjaan dinilai bisa berdampak terhadap target pembangunan infrastruktur daerah secara keseluruhan.

Menutup pembahasan, Sultan kembali menegaskan harapannya agar seluruh ruas yang telah dijadwalkan segera memasuki tahap pekerjaan fisik.

Ia meminta tidak ada lagi penundaan yang berpotensi memperlambat progres proyek.

“Kalau mengacu pada tabel, seharusnya bulan April ini sudah bisa mulai. Kami harap tidak ada lagi keterlambatan,” tegasnya.

Utang Pemprov

Sisa utang proyek fisik Pemprov Sulsel kembali menjadi sorotan DPRD Sulsel. Nilainya tidak kecil.

Masih ada sekira Rp46 miliar yang hingga kini belum terselesaikan.

Kondisi itu dinilai berpotensi mengganggu kepercayaan rekanan terhadap pemerintah daerah.

Desakan agar utang itu dituntaskan disampaikan Anggota Komisi D DPRD Sulsel, Muhammad Sadar.

Hal itu diungkapkan dalam rapat lanjutan pembahasan LKPJ TA 2025 bersama Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (DBMBK) Sulsel, di Jl AP Pettarani, Makassar, Senin (13/4/2026).

Menurut Sadar, persoalan utang proyek tidak bisa dianggap sepele.

Selain menyangkut administrasi, persoalan tersebut juga berkaitan langsung dengan keberlanjutan hubungan pemerintah dengan pihak ketiga.

Politikus Partai Nasdem itu mengungkapkan, total utang proyek Pemprov Sulsel dari tahun-tahun sebelumnya sempat mencapai Rp368 miliar.

Namun sebagian besar telah diselesaikan secara bertahap.

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp271 miliar disebut telah dibayarkan hingga akhir 2023.

“Artinya masih tersisa Rp94 miliar di 2024. Dan hari ini kami dengar sudah dibayar Rp48 miliar, sehingga masih tersisa sekitar Rp46 miliar,” jelasnya.

Meski jumlahnya mulai berkurang, DPRD meminta sisa pembayaran tidak terus tertunda.

Sadar menilai penyelesaian utang harus menjadi prioritas pemerintah daerah agar tidak memunculkan persoalan baru di kemudian hari.

“Kalau ini tidak segera diselesaikan, dampaknya bukan hanya denda keterlambatan, tapi juga bisa menurunkan kepercayaan rekanan terhadap Pemprov Sulsel,” tegas Sadar.

Menurutnya, kepercayaan rekanan merupakan modal penting dalam mendukung pelaksanaan proyek pembangunan daerah.

Jika kepercayaan itu menurun, maka proyek-proyek infrastruktur ke depan dikhawatirkan ikut terdampak.

Apalagi saat ini Pemprov tengah menjalankan sejumlah proyek strategis dengan skema multiyears.

Di tengah situasi tersebut, DPRD juga menyoroti tantangan lain yang mulai membebani kontraktor di lapangan.

Salah satunya adalah lonjakan harga material dan bahan bakar yang disebut jauh melampaui asumsi awal kontrak proyek.

Harga aspal, misalnya, mengalami kenaikan signifikan.

Dari sebelumnya berada di kisaran 360 dolar Amerika Serikat, kini disebut mencapai sekira 700 dolar.

Kenaikan juga terjadi pada BBM industri.

Harga yang sebelumnya berkisar Rp19 ribu per liter kini melonjak menjadi sekitar Rp30 ribu.

“Kenaikannya sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 70 sampai 80 persen dari harga awal. Ini tentu menjadi beban berat bagi rekanan di lapangan,” ujarnya.

Dengan kondisi itu, Sadar meminta DBMBK Sulsel mempertimbangkan langkah strategis agar proyek tetap berjalan sesuai target.

Salah satunya dengan membuka ruang penyesuaian harga atau skema eskalasi biaya proyek.

Menurutnya, langkah tersebut penting agar kontraktor tidak menanggung beban terlalu besar akibat kenaikan harga material.

Selain membahas proyek dan utang daerah, DPRD juga menyoroti kondisi fasilitas penunjang milik pemerintah provinsi.

Sadar secara khusus mengkritik laboratorium pengujian milik Bina Marga di kawasan Baddoka, Makassar.

Ia menilai fasilitas tersebut sebenarnya masih berfungsi, namun banyak peralatan yang sudah tua dan kurang optimal.

Akibatnya, sejumlah rekanan proyek justru memilih melakukan pengujian material di luar daerah.

“Seringkali rekanan justru melakukan pengujian di luar daerah seperti Bandung atau Surabaya. Padahal kita punya fasilitas sendiri di sini. Ini harus diperkuat,” katanya.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah.

Laboratorium pengujian yang memadai dinilai sangat penting untuk mendukung kualitas pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan.

Karena itu, ia mendorong adanya pembenahan fasilitas serta pengadaan alat baru agar laboratorium tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Legislator dari daerah pemilihan Sulsel VI meliputi Maros, Pangkep, Barru, dan Parepare itu menilai peningkatan fasilitas pengujian juga akan berdampak pada kualitas proyek di lapangan.

Di sisi lain, langkah ini diharapkan mampu menjaga kepercayaan publik maupun rekanan terhadap proyek-proyek pembangunan Pemprov Sulsel.