Bawaslu Sulsel Ingin Berantas Pemilu Kotor Lewat P2P

Ringkasan Berita:

• Bawaslu Sulsel menyiapkan langkah strategis menghadapi Pemilu 2029 dengan meluncurkan program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P). 
• Program ini dirancang lebih luas dan sistematis untuk menekan praktik curang seperti politik uang, penyalahgunaan kewenangan, dan manipulasi suara. 
• Anggota Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad, menegaskan P2P bukan sekadar sosialisasi, melainkan gerakan kolektif melibatkan masyarakat dalam pengawasan.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel mulai menyiapkan langkah strategis demi mencegah kecurangan jelang Pemilu 2029.

Salah satu langkah yang ditempuh ialah pelaksanaan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P).

Pelaksanaannya dirancang lebih luas sekaligus lebih sistematis.

Anggota Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad, menegaskan program ini disusun untuk menekan praktik curang yang selama ini terus berulang dalam setiap kontestasi politik. 

Anggota Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad, menegaskan program ini disusun untuk menekan praktik curang yang selama ini terus berulang dalam setiap kontestasi politik. 

Ia menilai persoalan kecurangan tidak boleh dibiarkan menjadi pola yang terus terjadi. 

Karena itu, P2P dirancang sebagai langkah lebih serius dan lebih terarah. 

Ia menegaskan, P2P bukan hanya kegiatan sosialisasi biasa.

Namun sebagai gerakan kolektif untuk membersihkan ruang pemilu.

“P2P ini kita harapkan bisa mengakhiri praktik-praktik kotor dalam pemilu. Untuk itu, masyarakat harus kita libatkan secara kuat,” kata Saiful Jihad di Kantor Bawaslu Sulsel, Jl AP Pettarani Makassar, Selasa (18/11/2025).

Menurut Saiful, praktik kotor seperti politik uang, penyalahgunaan kewenangan, serta manipulasi suara hanya bisa ditangani dengan melibatkan publik secara aktif. 

Masyarakat dianggap memiliki posisi penting karena mengetahui kondisi lapangan secara langsung.

Terlebih pengawasan tidak cukup hanya mengandalkan jajaran Bawaslu. 

Perlu jejaring luas, terutama di kabupaten dan kota, agar laporan pelanggaran semakin cepat dan akurat.

Di sisi lain, ia juga mendorong pembangunan budaya baru dalam partisipasi politik.