FKPP Sulsel Minta Pesantren Tak Dipolitisasi

TRIBUN-TIMUR.COM - Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren Sulawesi Selatan (FKPP Sulsel), Afifuddin Harisah, menilai pembentukan Ditjen Pesantren langkah strategis pemerintah dalam memperhatikan dan memperkuat lembaga pesantren di Indonesia.

Menurutnya, keberadaan Ditjen Pesantren akan membuat pesantren berdiri sendiri secara struktural, terpisah dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

“Fasilitas pendataan dan anggaran untuk pesantren sudah sangat signifikan bagi pengembangan, karena sudah tersendiri,” ujar Afifuddin Harisah, Rabu (22/10) sore.

Ia menilai, dengan struktur baru ini, pengelolaan anggaran pesantren akan menjadi lebih profesional karena tidak lagi tercampur dengan madrasah.

Terpenting lagi, kata Afifuddin, pesantren harus mendapat perhatian sama besarnya madrasah. Ia juga mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam menyusun regulasi terkait Ditjen Pesantren.

“Pesantren tidak mau diikat dengan ikatan politis. Pesantren punya martabat secara budaya dan administratif,” tegasnya.

Ia menjelaskan, pesantren memiliki kultur dan sistem administrasi berbeda dengan madrasah. Jika madrasah secara struktural dikendalikan pemerintah, misalnya melalui penunjukan atau pemberhentian kepala madrasah, maka hal itu tidak bisa diterapkan pada pesantren.

“Pesantren tidak bisa diberhentikan atau diturunkan pimpinannya oleh negara. Persoalannya tidak sama dengan madrasah,” jelasnya.

Menurutnya, banyak pesantren telah mandiri dalam membiayai kegiatan pendidikannya. Karena itu, aturan yang terlalu ketat dan kaku justru berpotensi menimbulkan polemik.

“Pesantren itu bukan cuma sekolah. Ada ekonomi, sosial, dakwah. Jadi tidak sederhana ini pesantren,” katanya.

Ia menegaskan, peran pemerintah sebaiknya sebagai mitra melayani dan memperhatikan pesantren, mengingat jumlahnya yang sangat besar di Indonesia.

“Sifatnya bisa mitra yang dilayani negara sebagai bentuk perhatian ke pesantren yang jumlahnya begitu banyak,” jelasnya.

Pesantren Mandiri

Pimpinan Pondok Pesantren Al Mutahabbun Bontobahari, Muslim Bahar, menilai pembentukan Ditjen Pesantren sebagai langkah maju Kementerian Agama dalam memperhatikan perkembangan pesantren di Indonesia, termasuk di Kabupaten Bulukumba.

Ia menilai persetujuan pembentukan Ditjen Pesantren oleh Presiden Prabowo kado istimewa pada peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2025.