Kapolda Kajati Pangdam Belum Dilantik

Danrem 083/Bhaladika Jaya (2017-2018)

Paban II/Binlat Sopsad (2018-2020)

Danrem 174/Anim Ti Waninggap (2020-2022)

Waasops Kasad Bidang Renops (2022-2024)

Pangdivif 3 Kostrad (2024-2025)

Atas dedikasinya, Mayjen Bangun Nawoko menerima Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma Pratama dari Presiden Prabowo Subianto pada 2 Oktober 2025 dalam acara Presidential Inspection di KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat (RJW-992), Tanjung Priok, Jakarta.

Penghargaan tersebut diberikan kepada tokoh yang dinilai memiliki jasa besar dalam pengabdian dan dharma bakti kepada bangsa dan negara.

Kapolda Sulsel

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan rotasi dan mutasi sejumlah pejabat tinggi Polri.

Salah satu berganti adalah Kapolda Sulsel.

Jabatan tersebut kini diemban Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, menggantikan Irjen Rusdi Hartono.

Mutasi itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1719/IX/KEP./2025 tertanggal 25 September 2025.

Dengan demikian, Irjen Rusdi resmi mengakhiri masa jabatannya setelah 6 bulan 12 hari, terhitung sejak dilantik pada 12 Maret 2025 hingga 24 September 2025.

Pergantian Irjen Rusdi Hartono terjadi 27 hari setelah kerusuhan di Makassar, tepatnya pada 29 Agustus 2025, yang berujung pada pembakaran kantor DPRD Makassar dan DPRD Sulsel.

Dalam peristiwa itu, tiga orang meninggal: Syaiful Akbar, Kasi Kesra Kecamatan Ujung Tanah, meninggal setelah melompat dari gedung DPRD Makassar. Muh Akbar Basri alias Abay, staf Humas DPRD Makassar. Sarina Wati, staf salah satu anggota DPRD Makassar.

Muh Akbar dan Sarina tewas terjebak di dalam ruangan saat kebakaran melanda. Sebanyak 67 orang lainnya juga ikut terbakar di area gedung DPRD Makassar.

Insiden itu turut menyeret perhatian publik terhadap kinerja aparat kepolisian, karena disebut tidak ada polisi yang bertugas di lokasi saat pembakaran terjadi.

Menanggapi rotasi tersebut, Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Didik Supranoto menyebut mutasi dan rotasi jabatan adalah hal yang wajar dalam organisasi Polri.

“Pergantian kepemimpinan ini merupakan bagian dari pembinaan karier yang sudah terukur di tubuh Polri,” ujarnya, Jumat (26/9) lalu.

Sementara itu, pengamat hukum pidana UIN Alauddin Makassar, Dr Rahman Syamsuddin, menilai pergantian ini memang hal lumrah, namun momentumnya menimbulkan tafsir publik.

“Karena waktunya berdekatan dengan kerusuhan di Makassar, wajar publik menilai ada kaitannya sebagai bentuk evaluasi,” kata Rahman.

Rahman berharap Kapolda baru, Brigjen Djuhandhani Rahardjo, dapat memperkuat deteksi dini terhadap potensi unjuk rasa, serta meningkatkan pengelolaan aksi dengan pendekatan humanis namun tetap tegas.

“Harapan kita pada Kapolda baru adalah penguatan deteksi dini, pengelolaan aksi unjuk rasa yang lebih humanis tapi tegas, serta pemulihan kepercayaan publik agar peristiwa serupa tidak terulang,” ungkapnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga situasi sosial politik agar tetap kondusif.

“Sinergi ini penting agar keamanan tetap terjaga, aspirasi masyarakat tersalurkan dengan baik, dan situasi sosial politik di Sulawesi Selatan bisa lebih stabil,” ujarnya. (*)