Kapolda Kajati Pangdam Belum Dilantik

HL Rabu 15 Oktober 2025

Kapolda Kajati Pangdam Belum Dilantik

Pejabat Lama Masih Jaga Stabilitas Daerah

MAKASSAR, TRIBUN - Kapolda Sulawesi Selatan, Kajati Sulsel, dan Pangdam XIV Hasanuddin baru belum dilantik.

Proses serah terima jabatan masih menunggu keputusan resmi.

Pejabat lama tetap menjalankan tugas seperti biasa untuk menjaga stabilitas daerah.

Selasa (14/10/2025), berdasarkan salinan Keputusan Panglima TNI: Nomor Kep/1334/IX/2025 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI, Mayjen Bangun Nawoko dimutasi dari jabatan Pangdivif 3 Kostrad jadi Pangdam XIV/Hasanuddin, menggantikan Mayjen Windiyanto.

Sehari sebelumnya, Kejaksaan Agung juga melakukan mutasi besar-besaran di jajaran kejaksaan di Sulsel.

Kajati Sulsel Agus Salim dimutasi dan digantikan oleh Inspektur Keuangan II Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejagung, Didik Farkhan Alisyahdi.

Pergantian tersebut tertuang dalam surat keputusan KEP-IV-1425/10/2025, tertanggal 13 Oktober 2025.

Agus Salim telah menjabat sejak 4 April 2024 menggantikan Leonard Eben Ezer Simanjuntak, kini akan menempati posisi ditinggalkan Didik Farkhan.

Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro diangkat sebagai Kapolda Sulawesi Selatan menggantikan Irjen Rusdi Hartono.

Mutasi jabatan tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, nomor: ST/1292/IX/KEP./2025, tertanggal 24 September.

Pangdam Hasanuddin

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan mutasi terhadap dua perwira tinggi TNI AD, yakni Mayjen Bangun Nawoko dan Mayjen Windiyanto.

Nama keduanya tercantum dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1334/IX/2025 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI tertanggal 30 September 2025. Salinan keputusan tersebut beredar pada Selasa (14/10/2025).

Dalam dokumen itu, mencantumkan sejumlah surat dari berbagai kepala lembaga negara, mulai dari Presiden RI, Menteri Pertahanan, Kepala BIN, Gubernur Lemhannas, Kepala Bakamla, Kepala BNPB, Kepala BSSN, Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung, KSAD, KSAL, KSAU, Kepala BNPT, hingga Kepala BNPP.

Selain itu juga termuat hasil Sidang Wanjakti pada 25 September 2025 serta pertimbangan pimpinan TNI.

Dokumen tersebut ditandatangani Kepala Sekretariat Umum TNI, Brigjen TNI Adek Chandra Kurniawan.

SK ini berisi mutasi, rotasi, dan promosi ratusan perwira TNI AD, sementara belum mencantumkan nama perwira dari TNI AL maupun AU.

Dalam SK Panglima TNI tersebut, beberapa jabatan penting turut mengalami perubahan. Di antaranya:

Mayjen TNI Bangun Nawoko, sebelumnya menjabat Pangdivif 3 Kostrad, kini dipercaya menjadi Pangdam XIV/Hasanuddin, menggantikan Mayjen Windiyanto. Mayjen Windiyanto selanjutnya ditugaskan sebagai Wadanlodiklatad.

Brigjen Bagus Suryadi Tayo, sebelumnya Kasdam XIX/Tuanku Tambusai, kini menempati posisi Pangdivif 3 Kostrad, menggantikan Mayjen Bangun Nawoko.

Kolonel Inf Rico Ricardo Sirait ditunjuk sebagai Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemhan, menggantikan Brigjen Frega Wennas Inkiriwang, kini jabat Dirjakstrahan Ditjen Strahan Kemhan.

Brigjen Wahyu Yudhayana, sebelumnya Kadispenad, kini menempati jabatan Sekretaris Militer Presiden Kemensetneg, menggantikan Mayjen Kosasih yang kini menjabat Pangdam III/Siliwangi.

Kolonel Inf Donny Pramono diangkat menjadi Kepala Dinas Penerangan TNI AD menggantikan Brigjen Wahyu Yudhayana.

Kolonel Chk Anton Maruli Tambunan menjabat sebagai Kepala Oditurat Militer Tinggi I Medan, menggantikan Brigjen Parluhutan Sagala, yang kini menjadi Staf Khusus KSAD.

Kolonel Inf I Ketut Mertha Gunarda menggantikan Brigjen Frits Wilem Rizard Pelamonia sebagai Danrem 173/Praja Vira Braja. Brigjen Frits kini menjabat Pa Sahli Tk. II KSAD Bidang Ekonomi dan Kesra.

Kolonel Inf Nur Wahyudi menggantikan Brigjen TNI Safta Feryansyah sebagai Danrem 045/Gaya. Brigjen Safta kini menjabat Staf Khusus KSAD.

Kolonel Inf Daru Cahyadi Soeprapto kini menjabat Danrem 064/Maulana Yusuf, menggantikan Brigjen Edi Saputra, yang kini menjadi Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Geografi Lemhannas.

Brigjen TNI dr Sunaryo Kusumo diangkat menjadi Kepala Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) Kemhan, sebagai bagian dari validasi organisasi baru.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Freddy Ardianzah dikonfirmasi pada Selasa (14/10/2025) meminta media menunggu keterangan resmi dari Puspen TNI.

Meski demikian, setidaknya tiga perwira tinggi TNI tercantum dalam SK tersebut tidak membantah saat dikonfirmasi pada hari yang sama.

Bangun Nawoko

Baca juga: Daftar 36 Kapolda di Indonesia per Oktober 2025

Mayjen Bangun Nawoko merupakan perwira tinggi TNI AD kelahiran Kaloran, Temanggung, Jawa Tengah, 10 Februari 1969.

Ia lulusan Akmil 1992 dan kini dipercaya memimpin Kodam XIV/Hasanuddin, wilayahnya meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara.

Sebelum menjabat Pangdam, Bangun adalah Panglima Divisi Infanteri 3 Kostrad yang bermarkas di Sokkolia, Bontomarannu, Gowa, Sulsel — satuan elite dengan ciri khas baret hijau tua.

Sepanjang kariernya, Bangun Nawoko dikenal sebagai perwira lapangan dengan pengalaman panjang di satuan tempur dan teritorial. Berikut rekam jejak jabatannya:

Danyonif 631/Antang (2008-2009)

Dandim 1008/Tanjung (2009-2012)

Kasbrigif Linud 18/Trisula/Kostrad (20122013)

Danbrigif 13/Galuh/Kostrad (2013-2014)

Asops Kasdivif 1/Kostrad (2014)

Asops Kasdam XVII/Cenderawasih (2014-2015)

Pamen Denma Mabesad (2015-2017)

Danrem 083/Bhaladika Jaya (2017-2018)

Paban II/Binlat Sopsad (2018-2020)

Danrem 174/Anim Ti Waninggap (2020-2022)

Waasops Kasad Bidang Renops (2022-2024)

Pangdivif 3 Kostrad (2024-2025)

Atas dedikasinya, Mayjen Bangun Nawoko menerima Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma Pratama dari Presiden Prabowo Subianto pada 2 Oktober 2025 dalam acara Presidential Inspection di KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat (RJW-992), Tanjung Priok, Jakarta.

Penghargaan tersebut diberikan kepada tokoh yang dinilai memiliki jasa besar dalam pengabdian dan dharma bakti kepada bangsa dan negara.

Kapolda Sulsel

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan rotasi dan mutasi sejumlah pejabat tinggi Polri.

Salah satu berganti adalah Kapolda Sulsel.

Jabatan tersebut kini diemban Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, menggantikan Irjen Rusdi Hartono.

Mutasi itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1719/IX/KEP./2025 tertanggal 25 September 2025.

Dengan demikian, Irjen Rusdi resmi mengakhiri masa jabatannya setelah 6 bulan 12 hari, terhitung sejak dilantik pada 12 Maret 2025 hingga 24 September 2025.

Pergantian Irjen Rusdi Hartono terjadi 27 hari setelah kerusuhan di Makassar, tepatnya pada 29 Agustus 2025, yang berujung pada pembakaran kantor DPRD Makassar dan DPRD Sulsel.

Dalam peristiwa itu, tiga orang meninggal: Syaiful Akbar, Kasi Kesra Kecamatan Ujung Tanah, meninggal setelah melompat dari gedung DPRD Makassar. Muh Akbar Basri alias Abay, staf Humas DPRD Makassar. Sarina Wati, staf salah satu anggota DPRD Makassar.

Muh Akbar dan Sarina tewas terjebak di dalam ruangan saat kebakaran melanda. Sebanyak 67 orang lainnya juga ikut terbakar di area gedung DPRD Makassar.

Insiden itu turut menyeret perhatian publik terhadap kinerja aparat kepolisian, karena disebut tidak ada polisi yang bertugas di lokasi saat pembakaran terjadi.

Menanggapi rotasi tersebut, Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Didik Supranoto menyebut mutasi dan rotasi jabatan adalah hal yang wajar dalam organisasi Polri.

“Pergantian kepemimpinan ini merupakan bagian dari pembinaan karier yang sudah terukur di tubuh Polri,” ujarnya, Jumat (26/9) lalu.

Sementara itu, pengamat hukum pidana UIN Alauddin Makassar, Dr Rahman Syamsuddin, menilai pergantian ini memang hal lumrah, namun momentumnya menimbulkan tafsir publik.

“Karena waktunya berdekatan dengan kerusuhan di Makassar, wajar publik menilai ada kaitannya sebagai bentuk evaluasi,” kata Rahman.

Rahman berharap Kapolda baru, Brigjen Djuhandhani Rahardjo, dapat memperkuat deteksi dini terhadap potensi unjuk rasa, serta meningkatkan pengelolaan aksi dengan pendekatan humanis namun tetap tegas.

“Harapan kita pada Kapolda baru adalah penguatan deteksi dini, pengelolaan aksi unjuk rasa yang lebih humanis tapi tegas, serta pemulihan kepercayaan publik agar peristiwa serupa tidak terulang,” ungkapnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga situasi sosial politik agar tetap kondusif.

“Sinergi ini penting agar keamanan tetap terjaga, aspirasi masyarakat tersalurkan dengan baik, dan situasi sosial politik di Sulawesi Selatan bisa lebih stabil,” ujarnya. (*)