Konflik Berlanjut! Ketua DPRD Soppeng Dilaporkan, Jabatan Terancam Dicopot

Secara prinsip, jika seseorang diberhentikan sebagai anggota DPRD, otomatis ia juga kehilangan jabatan sebagai ketua.

Alasan Ketua DPRD Bisa Dipecat

Beberapa kondisi yang bisa berujung pemberhentian:

-Melanggar sumpah/janji jabatan

-Melanggar kode etik berat

-Terlibat tindak pidana (terutama jika sudah berkekuatan hukum tetap)

-Tidak menjalankan tugas selama periode tertentu

-Melakukan perbuatan yang mencoreng martabat DPRD

-Diberhentikan oleh partai politik pengusung (PAW)
 
Prosedur Pemecatan Ketua DPRD
Berikut alur yang biasanya terjadi:

1. Laporan Masuk ke Badan Kehormatan (BK)
   BK bertugas menyelidiki dugaan pelanggaran etik.

2. Pemeriksaan & Sidang Etik

-Memanggil pelapor

-Memeriksa saksi

-Menghadirkan terlapor

-Mengkaji bukti

3. Rekomendasi Sanksi

BK bisa menjatuhkan sanksi mulai dari:

-Teguran lisan/tertulis

-Pemberhentian dari jabatan pimpinan

-Hingga rekomendasi pemberhentian sebagai anggota DPRD

4. Rapat Paripurna DPRD
Jika sanksinya berat, DPRD menggelar paripurna untuk mengusulkan pemberhentian.

5.Usulan ke Gubernur dan Mendagri

-DPRD mengirim usulan

-Gubernur meneruskan ke Menteri Dalam Negeri

-Mendagri menerbitkan SK pemberhentian
- Setelah SK keluar, jabatan ketua resmi berakhir. (*)