PAN Pinrang Dukung Wacana Pilkada Lewat DPRD, Gerindra Ikut Instruksi DPP

Ringkasan Berita:

 

• Wacana pemilihan kepala daerah lewat DPRD kembali menguat. 
• Ketua PAN Pinrang Andi Patoppoi mendukung usulan tersebut karena dinilai menekan biaya politik dan meminimalkan konflik sosial. 
• Gerindra Pinrang menyebut akan mengikuti arahan DPP, meski menerima aspirasi tokoh masyarakat yang menolak karena khawatir hak pilih rakyat tereduksi.

TRIBUN-TIMUR.COM, PINRANG - Wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali menguat.

Sejumlah partai politik, seperti Partai Amanat Nasional (PAN), Golkar, dan Gerindra, dinilai sepakat mendorong agar pemilihan bupati, wali kota, dan gubernur kembali dilakukan melalui DPRD.

Ketua PAN Pinrang, Andi Patoppoi, mengatakan wacana tersebut patut dipertimbangkan karena biaya politik dalam pelaksanaan pilkada langsung dinilai sangat tinggi.

“Kalau secara pribadi saya setuju, karena yang pertama tidak buang-buang uang lagi. Cost politik setiap pilkada itu sudah sangat tinggi,” kata Andi Patoppoi kepada Tribun-Timur.com, Selasa (30/12/2025).

Selain faktor biaya, ia menilai mekanisme pilkada langsung kerap memicu konflik sosial di tengah masyarakat akibat perbedaan pilihan politik.

Baca juga: Gerindra, Golkar, PKB, dan PAN di Sinjai Kompak Dukung Pilkada Lewat DPRD

“Kedua, keluarga, teman, dan sahabat tidak terpecah. Kadang pilkada itu biar sepupu atau saudara bisa saling bermusuhan karena beda pilihan,” ucapnya.

Meski demikian, Andi Patoppoi mengakui wacana tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan sehingga perlu dikaji secara matang sebelum diterapkan.

“Sebenarnya ada plus minusnya, tapi saya kira wacana ini harus dipertimbangkan,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Gerindra Pinrang, Ilwan Sugianto, mengatakan pihaknya akan mengikuti usulan dan keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra.

“Kalau kami Gerindra Pinrang, apa yang menjadi usulan DPP itu yang kami dukung,” ujarnya.

Namun demikian, Ilwan mengungkapkan bahwa pihaknya menerima aspirasi penolakan dari sejumlah tokoh masyarakat di Pinrang terkait wacana pilkada melalui DPRD.

Menurutnya, sebagian tokoh masyarakat menilai beberapa anggota DPRD belum sepenuhnya merepresentasikan suara rakyat.

“Alasannya, menurut mereka, beberapa anggota dewan bukan mewakili suara rakyat dan jika itu terjadi bisa menutup hak rakyat untuk memilih pemimpinnya,” lanjut Ilwan.

Ia menyebut aspirasi tersebut akan disampaikan kepada DPD Gerindra Sulawesi Selatan.

“Ini masih wacana. Kami menyerap aspirasi masyarakat dan akan kami laporkan ke DPD,” tandas mantan anggota DPRD Pinrang itu.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Sugiono, menyatakan pemilihan kepala daerah melalui DPRD patut dipertimbangkan untuk diterapkan.

“Gerindra mendukung upaya atau rencana melaksanakan pilkada oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota, maupun gubernur,” ujar Sugiono, Senin (29/12/2025).

Ia menilai mekanisme tersebut lebih efisien dari sisi proses, waktu, anggaran, hingga ongkos politik.

Sugiono mengungkapkan dana hibah dari APBD untuk pelaksanaan pilkada pada 2015 hampir mencapai Rp7 triliun dan meningkat menjadi lebih dari Rp37 triliun pada 2024.

Menurutnya, dana tersebut seharusnya bisa dialokasikan untuk program yang lebih produktif dan berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.

Selain itu, ia menyoroti mahalnya biaya kampanye yang kerap menjadi hambatan bagi calon kepala daerah yang kompeten.

“Biaya kampanye itu sangat mahal dan prohibitif. Ini perlu dievaluasi agar orang-orang yang benar-benar ingin mengabdi tidak terhalang biaya,” ucapnya. (*)