Nelayan di Palopo Tak Terdampak Kelangkaan BBM Berkat Surat Rekomendasi Pemkot

TRIBUN-TIMUR.COM, PALOPO - Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam beberapa pekan terakhir menyebabkan antrean panjang di hampir seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Palopo.

Bahkan, sejumlah SPBU kerap tutup sementara karena kehabisan stok.

Meski kondisi ini menyulitkan banyak warga, para nelayan justru mengaku tidak mengalami kendala dalam mendapatkan BBM subsidi untuk melaut.

Mereka tetap bisa mengakses BBM dengan lancar berkat surat rekomendasi resmi dari Dinas Perikanan Kota Palopo.

"Alhamdulilah kami mudah mendapat BBM karena ada surat dari Dinas Perikanan," kata salah seorang nelayan, Nurfianti, Selasa (7/10/2025).

Nurfianti, yang setiap hari membeli sekitar 150 liter solar untuk keperluan melaut, mengatakan proses pengurusan surat rekomendasi tersebut juga cukup mudah.

"Saya pribadi merasa pengurusannya sangat gampang, tidak ribet," tambahnya.

Baca juga: Lutim Ajukan Tambahan Kuota BBM di 2026

Ia biasanya membeli BBM pada pagi hari dan mengaku tidak pernah kehabisan stok selama membawa surat rekomendasi tersebut.

SPBU pun telah menyediakan kuota khusus untuk nelayan yang memiliki dokumen resmi dari dinas.

Meski demikian, Nurfianti mengaku kerap menjadi sasaran protes warga lain saat mengisi BBM menggunakan jeriken.

"Biasa ditegur sama orang lain. Katanya kenapa saya bisa pakai jeriken sementara mereka tidak. Saya jelaskan bahwa saya bisa mengisi karena ada surat rekomendasi dari Dinas Perikanan," tuturnya.

Diketahui, surat rekomendasi ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Palopo melalui Dinas Perikanan dan Kelautan untuk memastikan BBM bersubsidi tepat sasaran, khususnya bagi nelayan aktif yang menggantungkan hidupnya dari hasil laut.

Kepala Dinas Perikanan Kota Palopo, Charlie, mengatakan alokasi BBM untuk setiap nelayan disesuaikan dengan kapasitas mesin kapal.

"Jatah BBM yang kami keluarkan untuk tiap nelayan bervariasi, dari 10 hingga 210 liter, tergantung kapasitas mesin kapalnya," jelas Charlie.

Ia menambahkan, saat ini sekitar 200 nelayan di Kota Palopo telah memperoleh surat rekomendasi untuk pembelian BBM subsidi.

Dari jumlah itu, kebutuhan bulanan mereka mencapai sekitar 100 ribu liter solar dan 10 ribu liter pertalite.

Sebagai catatan, Charlie menyampaikan pada hari Jumat nelayan tidak melaut sehingga SPBU tidak melayani pembelian BBM untuk nelayan pada hari tersebut. 

Klaim Pertamina

Pertamina Patra Niaga Sulawesi memastikan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Bulukumba dalam kondisi aman.

Kepastian stok BBM ini disampaikan Pertamina menanggapi kondisi lapangan, di mana BBM jenis Pertalite sempat langka pada sore hari sejak awal Oktober 2025.

Senior Supervisor Communication & Relations PT Pertamina Patra Niaga Sulawesi, Okky Aditya Wibowo, mengatakan stok BBM di Bulukumba kini sudah berangsur normal. “Kami mencoba untuk memastikan stok di SPBU terpenuhi,” ujarnya, Senin (6/10/2025).

Okky menegaskan antrean panjang di sejumlah SPBU bukan disebabkan oleh pengurangan pasokan Pertalite dari Pertamina, melainkan terkendala dalam proses pengiriman.

“Saat ini kami sedang dalam proses pemenuhan supply di tiap-tiap SPBU untuk memastikan masyarakat bisa mendapat BBM subsidi agar ekonomi bisa berjalan,” jelasnya.

Ia memastikan antrean bukan disebabkan banyaknya konsumen ilegal.

Menurutnya, pembelian BBM subsidi wajib menggunakan aplikasi Subsidi Tepat MyPertamina, sebagai langkah mencegah penyaluran yang tidak tepat sasaran.

Selain itu, Okky mengimbau masyarakat agar membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak melakukan panic buying.

“Pertamina selalu menjaga agar BBM di Bulukumba tercukupi untuk kebutuhan masyarakat,” katanya.

UMKM Meradang

Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Makassar mengeluhkan sulitnya mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam beberapa pekan terakhir.

Salah satunya dialami oleh Asriandi Fandi, pemilik usaha AFJ Laundry yang berlokasi di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.

Fandi menjelaskan, BBM merupakan kebutuhan penting dalam operasional usahanya, terutama untuk kendaraan antar-jemput layanan laundry.

“Kami menggunakan jasa antar jemput laundry bagi pelanggan yang memesan secara online, sehingga BBM sangat penting bagi keberlangsungan operasional usaha kami,” kata Fandi, Senin (6/10/2025).

Ia mengungkapkan, sulitnya mendapatkan BBM berdampak langsung terhadap peningkatan biaya operasional. “Peningkatan cukup signifikan, di kisaran 6 sampai 10 persen,” sebut lulusan Unismuh Makassar itu.

Kenaikan biaya tersebut juga ikut menurunkan omzet usahanya. Selain itu, Fandi harus mengantre lama di SPBU untuk mendapatkan BBM bagi kendaraan operasionalnya.

“Biasanya kami datang lebih awal ke SPBU agar tetap kebagian dan bisa mengisi kendaraan operasional secara penuh demi menjaga kelancaran usaha,” jelasnya.

Fandi berharap pemerintah segera menindaklanjuti dan mengatasi kelangkaan BBM agar pelaku UMKM yang bergantung pada bahan bakar bisa kembali beroperasi secara normal.

“Ini penting agar biaya operasional bisa kembali seperti dulu, dan kegiatan usaha kami tetap berjalan dengan baik sehingga bisa terus berkembang,” pungkasnya.

Pengendara Resah

Antrean panjang kendaraan terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Makassar dalam beberapa hari terakhir.

Antrean kendaraan tampak mengular hingga ke bahu jalan, terutama di jalur pengisian Pertalite.

Kondisi ini membuat sebagian pengendara memilih beralih ke Pertamax demi menghindari antrean panjang, meski harus mengeluarkan biaya lebih dengan selisih harga sekitar Rp2.000 per liter.

Salah satunya dialami Daeng Tawang (62), sopir angkot atau pete-pete rute AP Pettarani–Kampus Unhas.

“Terkadang saya menunggu sampai 20 menit karena mobil sudah menumpuk ke belakang,” ujar Daeng Tawang saat ditemui di lokasi mangkalnya di pertigaan Jl AP Pettarani–Jl Sultan Alauddin, Makassar, Senin (6/10/2025).

Di tengah sepinya penumpang, ayah enam anak ini mengaku harus menanggung biaya operasional lebih besar karena terpaksa membeli Pertamax saat antrean Pertalite terlalu panjang.

“Kalau antrean Pertalite sudah panjang, biasa saya beralih ke Pertamax, apalagi kalau ada mahasiswa yang mau cepat pulang,” ujarnya.

Ia menuturkan, penumpang kerap mengeluh saat angkot lama menunggu di SPBU. Demi kenyamanan mereka, Daeng Tawang akhirnya memilih membeli Pertamax meski lebih mahal.

“Terpaksa beli Pertamax Rp50 ribu, karena penumpang biasa mengeluh kepanasan menunggu,” sebutnya.

Dalam sehari, Daeng Tawang membutuhkan sekitar 10 liter bahan bakar untuk beroperasi. Jika menggunakan Pertalite, biaya operasionalnya sekitar Rp100 ribu per hari.

Namun bila memakai Pertamax seharga Rp12.800 per liter, ia harus menambah biaya hingga Rp128 ribu per hari.

“Kalau biasa saya bawa pulang Rp150 ribu kotor, sudah dipotong bensin Rp100 ribu, berarti sisa Rp50 ribu. Tapi kalau pakai Pertamax, sisa cuma Rp30 sampai Rp40 ribu,” ungkap warga Jl Mannuruki ini.

Pria yang telah 35 tahun menjadi sopir angkot itu berharap pemerintah segera mencari solusi agar antrean panjang di SPBU tidak terus terjadi.

Hal serupa disampaikan Anto (40), sopir pete-pete rute yang sama. Ia mengaku sering menunggu hingga 15 menit untuk mengisi Pertalite. “Biasa menunggu sampai 15 menit, tentu menyita waktu dan merugikan,” ujarnya.

Menurut Anto, antrean panjang ini sudah terjadi sekitar sepekan terakhir dan hampir di semua SPBU di Makassar. “Hampir di semua SPBU biasa panjang antrean,” katanya.

Ia pun mengaku kerap mendapat protes dari penumpang yang kepanasan menunggu di dalam angkot.

“Kadang ada yang marah-marah, tapi mau bagaimana lagi. Tidak sampai turun, cuma terlihat menyesal naik angkot,” ujarnya.

Anto menduga antrean panjang disebabkan oleh sistem barcode yang diterapkan di setiap pengisian.

“Kalau saya lihat, biasanya gara-gara barcode itu lambat,” katanya. (*)