Makan ‘Bergizi’ Pemprov Rp12 M

TRIBUN-TIMUR.COM - Di tengah rakyat sedang belajar hidup lebih hemat, apalagi dengan kenaikan harga BBM non-subsidi, media sosial tiba-tiba menyuguhkan angka yang bikin orang terdiam: Rp12 miliar untuk makan dan minum Pemprov Sulsel.

Netizen langsung gaduh. Publik langsung curiga.

Lalu muncul satu istilah yang menggoda emosi publik: jamuan “bintang lima.”

Apalagi ketika daftar menunya ikut beredar.

Ada konro. Pallubasa. Sop saudara. Ayam likku. Nasu cemba. Kepiting saus Padang. Sop asparagus.

Hingga ikan pangi dan sokko mandoti. Lengkap.

Nyaris seperti daftar menu pesta keluarga besar saat musim hajatan.

Maka publik gaduh itu bisa dipahami.

Sebab angka Rp12 miliar bukan angka kecil.

Di tengah efisiensi anggaran.

Di tengah banyak daerah masih bicara jalan rusak, sekolah rusak, irigasi macet, dan layanan publik yang sering tersendat.

Kepala Biro Umum Setda Sulsel, Suhartono Nurdin, menegaskan bahwa angka itu bukan untuk satu acara.

Bukan pula pesta jamuan elite pemerintahan.

Melainkan akumulasi kebutuhan selama satu tahun.

Untuk rapat koordinasi.

Penerimaan tamu negara.

Forum konsultasi publik.

Pertemuan lintas OPD.

Kegiatan organisasi masyarakat.

Lembaga profesi.

Hingga forum kemitraan pembangunan.

Mungkin juga yang mengeritik akan lebih sering menikmatinya.

Kalau benar Rp12 miliar itu untuk satu tahun dan lintas kegiatan pemerintahan, maka buka saja secara terang.

Mari kita hitung secara sederhana dan faktual.

Jika pagu anggaran makan-minum Pemprov Sulsel = Rp12 miliar per tahun, maka: Rp12.000.000.000 ÷ 365 hari = Rp32.876.712 per hari.

Artinya, rata-rata anggaran makan-minum Pemprov Sulsel sekitar Rp32,8 juta per hari.

Bisa lebih semenjana lagi skalanya.

Misalnya satu paket makan-minum diasumsikan rata-rata Rp75 ribu.

Rp32,8 juta ÷ Rp75 ribu = sekitar 438 paket konsumsi per hari.

Kalau standar paketnya Rp50 ribu: Rp32,8 juta ÷ Rp50 ribu = sekitar 657 paket per hari.

Kalau paket premium Rp100 ribu: Rp32,8 juta ÷ Rp100 ribu = sekitar 328 paket per hari.

Angka Rp12 miliar terdengar besar, tetapi ketika dibagi ke skala harian dan lintas kegiatan selama setahun, ia menjadi sekitar Rp33 juta sehari.

Apakah ini sudah sitinaja.

Sudah semenjana dengan situasi penghematan?

Era sekarang, persoalan publik bukan lagi hanya berapa besar anggarannya, tetapi juga apakah rasa kepantasannya sampai ke masyarakat.

Kalau rata-rata Rp32,8 juta per hari berputar ke UMKM makanan, maka ada tukang sayur yang hidup, ada penjual ikan dan ayam yang bergerak, ada pemasok beras, cabai, bawang, dan rempah, ada tenaga masak, kurir, hingga pekerja katering yang mendapat penghasilan.

Uang APBD tidak berhenti di meja makan. Ia bergerak ke rantai ekonomi rakyat.

Apalagi kalau menu yang disebut memang dominan lokal: konro, pallubasa, ayam likku, nasu cemba, sop saudara, sokko mandoti.

Itu justru memperkuat identitas kuliner Sulsel sekaligus menopang pasar bahan pangan lokal.

Tetapi tetap ada satu syarat besar: belinya harus benar-benar ke UMKM lokal dan prosesnya transparan.

Jangan sampai UMKM-nya juga dari “dapur” sendiri. 

Jika hanya berputar pada vendor besar tertentu, atau pola pengadaan tertutup, narasinya berubah. 

Bukan lagi membantu UMKM.

Tetapi membantu kelompok tertentu.

Wassalam!(*)