Pajak Tanda Percaya

TRIBUN-TIMUR.COM - Pajak sering disebut sebagai napas negara.

Dari sanalah jalan dibangun, sekolah dibiayai, rumah sakit dijalankan, dan birokrasi digerakkan.

Tetapi pajak juga punya makna lain: kepercayaan.

Orang membayar pajak karena percaya negara bekerja.

Percaya uangnya kembali menjadi pelayanan. Percaya ada arah pembangunan.

Karena itu, ketika realisasi penerimaan pajak Sulawesi Selatan hingga 30 April 2026 baru mencapai Rp3,40 triliun (23,67 persen dari target Rp14,37 triliun), muncul pertanyaan yang layak direnungkan: apakah ekonomi Sulsel sedang baik-baik saja? Atau justru sedang mengirim sinyal hati-hati?

Di sinilah anomali mulai terasa.

Di satu sisi, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulselbartra menyebut capaian itu membanggakan.

Alasannya, pertumbuhan bruto mencapai 11,91 persen dan netto 16,96 persen.

Lebih tinggi dari rata-rata nasional.

Secara statistik, itu memang kabar baik.

Tetapi statistik kadang tidak selalu berjalan seirama dengan realitas.

Sebab di sisi lain, Pengamat Ekonomi, Dr Lukman Setiawan, mengingatkan bahwa idealnya hingga pertengahan tahun, realisasi penerimaan sudah bergerak mendekati atau di atas 45 persen.

Jika hingga Juni masih tertahan di bawah angka itu, target tahunan akan berat dikejar.

Ini bukan alarm merah.

Tetapi jelas alarm kuning.

Dan alarm kuning tidak boleh dibaca sambil lalu.

Sebab ekonomi tidak hidup hanya dari angka pertumbuhan.

Ia hidup dari aktivitas riil: daya beli, konsumsi, investasi, perdagangan, dan kepercayaan pelaku usaha.

Ketika negara bicara pertumbuhan positif, tetapi masyarakat masih mengeluhkan harga energi naik, ongkos logistik membengkak, dan tekanan biaya hidup terasa, maka ada jarak yang harus dijelaskan.

Memang ada kabar baik.

PPh tumbuh ditopang sektor pendidikan dan kesehatan.

PPN ikut terdorong dari proyek infrastruktur dan pertambangan.

PBB juga bergerak positif.

Tetapi kita juga melihat ketergantungan yang cukup besar pada sektor perdagangan dan pertambangan.

Pertanyaannya: apakah basis pajak Sulsel sudah cukup luas?

Atau jangan-jangan masih terlalu bertumpu pada sektor tertentu?

Di sinilah kritik perlu disampaikan dengan jernih.

Optimalisasi pajak tidak boleh hanya berorientasi mengejar target angka.

Jangan sampai fiskus terlalu agresif mengejar penerimaan justru di saat pelaku usaha sedang berhitung ulang akibat tekanan ekonomi global.

Negara tidak boleh terlihat seperti hanya datang ketika menagih.

Pajak membutuhkan legitimasi sosial.

Dan legitimasi itu lahir dari pelayanan yang terasa, birokrasi yang memudahkan, serta kepastian hukum bagi wajib pajak.

Wassalam.(*)