Swasembada Pangan Benteng Utama Ketahanan Negeri

Oleh: A. Rahman

Ketua PKC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII Sulawesi Selatan periode 2005-2007

TRIBUN-TIMUR.COM - Perdebatan terkait swasembada pangan adalah bukti nyata betapa swasembada pangan merupakan pondasi kekuatan paling utama daya tahan ekonomi sebuah bangsa.

Bahwa swasembada atau tidak, bangsa Indonesia sejak dahulu kala secara de facto sudah sangat swasembada karena di seantero pelosok negeri masyarakat dapat hidup dari apa yang mereka tanam, pelihara, dan kembangbiakkan.

Bahkan, mungkin masih banyak kelompok masyarakat hingga hari ini yang eksis hidup di pedalaman tanpa harus menggantungkan diri pada kebutuhan yang harus dipenuhi di kota.

Problem utama swasembada pangan adalah bahwa ia menjadi kekuatan utama, di mana sebuah bangsa sulit sekali diformat sebagai negara yang menggantungkan diri pada produk atau rekayasa bangsa lain yang tidak memiliki sumber daya pangan dan energi yang memadai.

Sehingga harus menguasai perekonomian dan mengendalikan rantai pasokan dari pangan itu sendiri.

Swasembada pangan adalah kejatuhan bagi spekulan yang selama ini memainkan harga dengan membuat rekayasa ketergantungan pada berbagai produk, sehingga pangan harus dijual oleh petani sebagai produsennya dengan harga semurah-murahnya.

Selanjutnya, mereka harus mendapatkannya kembali dengan harga yang mahal.

Swasembada pangan menjadi benteng utama pertahanan ekonomi sebuah bangsa.

Ketika kebutuhan pokok terpenuhi dan masyarakat mulai menabung karena lonjakan harga selain pangan meningkat, maka secara otomatis ekonomi bertahan.

Kepentingan negara-negara yang memiliki ketergantungan pada kebutuhan pangan akan kesulitan melakukan akselerasi dan pertumbuhan ekonomi karena secara otomatis pasar di sektor pangan sudah dikunci dan dikontrol oleh pemerintah serta didukung penuh oleh masyarakat.

Cadangan pangan yang dikendalikan dengan mengukur skala kebutuhan dan kemampuan produksi adalah langkah konkret dalam mewujudkan stabilitas ekonomi.

Pemerintah paham bahwa rekayasa atau spekulasi apa pun yang dilakukan di sektor ekonomi akan gagal ketika sektor pangan kuat.

Masyarakat di mana pun tidak akan risau selama pertumbuhan ekonomi tidak dikacaukan dengan praktik menimbun barang, kemudian mempermainkan harga di tingkat konsumen.

Masyarakat yang notabene sebagai produsen pangan, yakni petani, sudah mengatur skala produksi dan kebutuhan mereka karena didukung penuh oleh kebijakan pemerintah yang memastikan infrastruktur di sektor pertanian mampu menjamin produktivitas petani, meskipun dengan berbagai tantangan dan permasalahan.

Jadi, permasalahan utama dalam swasembada pangan adalah hilangnya momentum penting bagi para spekulan untuk mengambil keuntungan besar dari hasil produksi pertanian karena pemerintah sudah mengontrol dan mengendalikan hasil produksi tersebut.

Langkah strategis pemerintah yang tidak memberi celah kecurangan di sektor produksi dan distribusi pangan harus dipertahankan.

Petani dan produsen pangan harus memahami betapa masifnya kepentingan global pada setiap komoditas dalam negeri, dan sudah saatnya swasembada pangan diwujudkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Seiring dengan tantangan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, pemerintah menyiapkan langkah antisipasi jika sewaktu-waktu harga tidak terkontrol melalui program SPHP, yakni Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.

Program SPHP diharapkan mampu menjamin ketersediaan pangan dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan, baik petani, distributor, maupun konsumen.

Pemerintah pasti mengambil banyak pelajaran dari permasalahan pangan. Jika dibandingkan dengan potensi sumber daya alam dan iklim tropis Nusantara, sangat mustahil bila bangsa ini tidak bisa mewujudkan swasembada pangan secara menyeluruh.

Pentingnya optimalisasi komoditas unggulan dan manajemen produksi pangan menjadi kunci, di mana petani mendapatkan kepastian bahwa hasil produksi mereka dapat diserap oleh pasar dan memperoleh harga yang layak, sehingga mereka dapat memaksimalkan produksi pangan.

Dengan masifnya perhatian dan program pemerintah di sektor pangan, masyarakat harus memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat ketahanan ekonomi.

Pemerintah, melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas), tidak lagi memberi toleransi bagi pihak-pihak yang ingin mempermainkan harga dengan cara menimbun dan melakukan berbagai spekulasi pangan. Dengan kontrol yang ketat ini, harga pangan berada di bawah kendali pemerintah.

Ketersediaan pangan yang layak tidak hanya dikontrol dari segi harga, melainkan juga melalui beberapa program pemerintah yang menyasar masyarakat kurang mampu, seperti bantuan sosial serta pemenuhan gizi yang cukup bagi pelajar melalui program MBG.

Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, sehingga swasembada pangan sangat mungkin diwujudkan apabila pemerintah terus mendorong dan mendukung masyarakat untuk meningkatkan produksi melalui modernisasi pertanian serta memaksimalkan infrastruktur di sektor pertanian.

Tantangan swasembada pangan memang berat karena merugikan kelompok-kelompok kapitalis dan kepentingan global yang ingin menjadikan Indonesia sebagai sasaran empuk serta pasar besar untuk meraup keuntungan.

Setiap kali pemerintah melakukan ikhtiar menuju swasembada pangan, di situlah ancaman bagi pelaku usaha yang selama ini nyaman mempermainkan harga pangan mulai terusik. Mereka berpotensi menggunakan berbagai cara agar swasembada pangan tidak terwujud.

Saatnya masyarakat memberikan dukungan penuh pada langkah sistemik pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan sebagai pondasi utama ketahanan nasional.

Langkah bersama dalam mengantisipasi krisis global, yang rawan dimanfaatkan oleh kepentingan tertentu untuk melemahkan sebuah bangsa, sangat penting untuk dilakukan.

Keseriusan pemerintah dapat dilihat dari kebijakan ekonomi yang semakin menjauhkan masyarakat dari potensi pelemahan ekonomi secara masif oleh lembaga-lembaga ekonomi yang selama ini cenderung mengambil keuntungan dari krisis yang terjadi.