Ketika Langit Makin Mahal

Indonesia adalah negara kepulauan. Kita tidak punya pilihan transportasi se-fleksibel negara daratan.

Dari Jakarta ke Makassar, dari Surabaya ke Manado, dari Medan ke Papua, pilihan realistisnya sering kali hanya satu yaitu pesawat.

Ketika harga tiket naik, mobilitas orang-orang yang tinggal di luar Jawa menjadi terancam. Dan itu bukan persoalan kenyamanan, itu persoalan keadilan.

Penyebab di balik ini semua terdengar jauh, yaitu konflik di Timur Tengah, gejolak harga minyak dunia, ketegangan geopolitik antarnegara besar.

Kita bicara tentang peristiwa yang terjadi ribuan kilometer dari sini.

Tapi dampaknya terasa sangat dekat, yaitu di kantong, di rencana perjalanan, di keputusan apakah seorang ibu di Sulawesi bisa atau tidak menengok anaknya yang kuliah di Jawa.

Inilah yang sering luput dari perhatian ketika kita membahas krisis global, bahwa gelombang yang bermula di sana, selalu berakhir menghantam yang paling tidak punya pelampung di sini, terkesan Sistem Ekonomi Indonesia goyah dan rapuh.

Pemerintah memang tidak tinggal diam. Subsidi PPN sebesar 11 persen untuk tiket ekonomi domestik disiapkan, dengan anggaran sekitar Rp1,3 triliun per bulan.

Bea masuk suku cadang pesawat diturunkan menjadi nol persen. Fuel surcharge diseragamkan. Langkah-langkah ini patut diapresiasi.

Namun tetap ada pertanyaan yang perlu dijawab lebih jauh, bagaimana nasib rute-rute kecil di daerah terpencil yang selama ini sudah tipis keuntungannya?

Apakah maskapai tidak akan diam-diam memangkas frekuensi penerbangan ke daerah yang dianggap kurang menguntungkan?

Garuda dan Citilink sudah mengisyaratkan kemungkinan penyesuaian jadwal dan rute.

Jika itu terjadi, yang rugi bukan hanya penumpang. Ekonomi lokal ikut terguncang.

Kenaikan harga avtur adalah pengingat bahwa kita hidup dalam dunia yang saling terhubung, dan kerapuhan itu nyata.

Namun pengingat yang lebih penting adalah kebijakan transportasi bukan hanya soal bisnis penerbangan.