Inersia Hilirisasi?

Oleh: Setiawan Aswad

Pemerhati Pembangunan

TRIBUN-TIMUR.COM - Hilirisasi kerap diposisikan sebagai jalan pintas untuk meningkatkan nilai tambah dan memperbaiki kualitas pertumbuhan ekonomi. 

Tidak berlebihan bila agenda ini dianggap sebagai prasyarat menuju Indonesia Emas 2045, dengan target pertumbuhan ekonomi nasional mendekati delapan persen. 

Namun, ketika hilirisasi dijadikan mantra kebijakan, pertanyaan yang lebih mendasar justru kerap terabaikan: apakah struktur ekonomi daerah benar-benar bergerak menuju pendalaman industri, atau sekadar berputar dalam lintasan lama tanpa lompatan kualitas?

Dalam konteks ini, inersia hilirisasi dapat dimaknai sebagai kondisi ketika aktivitas ekonomi, investasi, dan bahkan pertumbuhan industri tetap berlangsung, tetapi gagal mengubah struktur nilai tambah secara signifikan.

Industri bergerak, investasi masuk, dan ekspor terjadi, namun rantai nilai tidak memanjang, keterkaitan antar sektor tetap lemah, dan basis manufaktur berteknologi menengah–tinggi tidak tumbuh.

Terdapat dinamika, tetapi tanpa akselerasi struktural. Gejala tersebut tercermin dalam perekonomian Sulawesi Selatan.

Data Badan Pusat Statistik Triwulan III 2025 menunjukkan struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi ini masih didominasi sektor berbasis bahan baku dan aktivitas domestik—pertanian, perdagangan, konstruksi, serta industri pengolahan dengan karakter relatif dangkal—yang secara agregat menyumbang sekitar 65 persen perekonomian daerah. 

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan terutama ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto. Artinya, pertumbuhan lebih banyak ditarik oleh pasar domestik dan belanja fisik, bukan oleh lonjakan output industri bernilai tambah tinggi yang terintegrasi ke pasar luar.
Secara agregat, ekonomi Sulawesi Selatan tumbuh 5,01 persen pada Triwulan III 2025 dengan PDRB harga berlaku mencapai Rp196,97 triliun.

Namun, struktur semacam ini tidak otomatis mencerminkan pendalaman industri. Konsumsi dan konstruksi dapat meningkat tanpa diikuti penguatan rantai pasok manufaktur.

Akibatnya, pertumbuhan ekonomi tetap rapuh karena bertumpu pada sektor dengan daya ungkit nilai tambah yang terbatas.

Indikasi inersia hilirisasi juga terlihat pada kinerja industri pengolahan dan perdagangan luar negeri.

Ekspor industri makanan tercatat tumbuh sekitar 25 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sebaliknya, ekspor industri logam dasar justru turun lebih dari sembilan persen.

Pola ini menunjukkan bahwa hilirisasi yang relatif berjalan masih terkonsentrasi pada agro-processing—sektor yang memang lebih cepat berkembang karena ketersediaan bahan baku lokal dan teknologi yang relatif siap pakai.

Sementara itu, hilirisasi berbasis mineral dan logam, yang sering dijadikan simbol hilirisasi nasional, masih rentan terhadap fluktuasi harga global, biaya energi, logistik, serta ketergantungan pada input dan mesin impor.

Padahal, hilirisasi yang kuat umumnya tercermin dari ekspor yang meningkat secara stabil dan terdiversifikasi, bersamaan dengan impor yang terkendali akibat terbentuknya substitusi input domestik.

Data Sulawesi Selatan justru menunjukkan arah sebaliknya. Nilai ekspor September 2025 turun sekitar 18 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dan secara kumulatif Januari–September 2025 turun sekitar 20 persen.

Pada saat yang sama, impor melonjak tajam. Konsentrasi tujuan ekspor pada beberapa negara tertentu mengindikasikan portofolio produk yang sempit dan ketergantungan pada komoditas tertentu, bukan pada manufaktur dengan rantai nilai panjang.

Kondisi ini mengisyaratkan tingginya kandungan impor dalam proses produksi, sehingga nilai tambah bersih yang tertinggal di daerah relatif terbatas.

Hilirisasi yang terjadi belum mampu membangun kemandirian input, teknologi, maupun peralatan produksi.

Aspek investasi mempertegas gambaran tersebut. Realisasi investasi Sulawesi Selatan Triwulan III 2025 mencapai sekitar Rp13,7 triliun, dengan kontribusi terbesar berasal dari sektor pertambangan. Secara nominal, angka ini terlihat impresif.

Namun, investasi yang masuk sebagian besar masih terkonsentrasi pada aktivitas ekstraktif di hulu.

Investasi semacam ini memang meningkatkan kapasitas produksi, tetapi tidak otomatis memperdalam rantai nilai.

Hilirisasi sejati justru menuntut investasi pada segmen menengah dan hilir—mulai dari pengolahan lanjutan, industri turunan, komponen manufaktur, hingga logistik industri, energi, dan penguatan sumber daya manusia teknik.

Di titik inilah inersia hilirisasi bekerja: investasi tumbuh, tetapi struktur ekonomi tidak berubah secara fundamental.

Tanpa koreksi arah kebijakan, ekonomi daerah berisiko terus bergerak di lintasan lama—bertumbuh, tetapi tanpa lompatan kualitas dan daya saing jangka panjang.

Keluar dari inersia ini menuntut kebijakan yang lebih terarah dan selektif. Pemerintah perlu menggeser fokus dari sekadar menarik investasi ke mengawal kedalaman rantai nilai.

Insentif fiskal dan nonfiskal seharusnya diprioritaskan bagi investasi yang jelas memperpanjang proses produksi, bukan hanya menambah kapasitas hulu.

Pengembangan kawasan industri perlu diarahkan pada hilirisasi berlapis yang menghubungkan industri menengah dan hilir dengan pemasok lokal, UMKM, dan industri pendukung.

Peran dunia usaha dan lembaga pembiayaan juga perlu diperkuat untuk masuk ke segmen yang kurang menarik bagi swasta tetapi strategis bagi pendalaman industri, seperti logistik industri, energi, dan standardisasi.

Di saat yang sama, kebijakan industri harus disinergikan dengan pengembangan sumber daya manusia teknik dan riset terapan agar hilirisasi tidak berhenti pada pengolahan dasar.

Tanpa langkah-langkah tersebut, hilirisasi berisiko menjadi jargon kebijakan yang berulang dari satu periode pembangunan ke periode berikutnya.

Sulawesi Selatan dapat terus tumbuh, tetapi pertumbuhan itu akan semakin sulit diterjemahkan menjadi daya saing industri yang berkelanjutan.

Inersia hilirisasi bukan soal kurangnya aktivitas ekonomi, melainkan kegagalan mengubah arah dan kedalaman struktur ekonomi—dan di situlah tantangan kebijakan yang sesungguhnya berada.(*)