Kalibrasi Jalan Tengah Peradaban Indonesia Emas 2045

Oleh: Irfan Yahya

Sosiolog Hidayatullah/Akademisi dan Peneliti Puslit Opini Publik LPPM Unhas

TRIBUN-TIMUR.COM - Gagasan Indonesia Emas 2045 sering kali kita kerjakan sebagai target demografi dan ekonomi, yang  sejatinya harus direfleksikan secara kritis, agar kita tidak mudah terjebak pada slogan tanpa arah. Indonesia hari ini sedang berada pada titik persimpangan jalan yang patut dibaca secara jeli.  

Bonus demografi yang akan mencapai puncaknya, capaian pendidikan yang belum linear dengan kualitas kompetensi, jurang sosial-ekonomi yang terus menganga, serta gejala akut kerapuhan moral yang kian menggerogoti pondasi sendi kehidupan bangsa.

Demografi yang diidamkan menjadi bonus hanya akan menjadi “anugerah peradaban” jika ditopang oleh modal spiritual, intelektual, dan sosial yang kuat. Jika tiga modal sintesa ini timpang, bonus demografi berubah menjadi demographic liability, liabilitas sosial yang bisa menyeret bangsa ke turbulensi yang berkepanjangan.

Demikianlah refleksi kritis yang mengemuka dalam forum Dialog Keumatan dan Kebangsaan di Asrama Haji Sudiang, Makassar, 6 Desember 2025 yang terselenggara dalam rangkaian Muswil VI Hidayatullah Sulawesi Selatan. Para pakar dan praktisi dari berbagai disiplin, birokrat, ekonom, akademisi, pelaku usaha, cendekiawan, dan tokoh ormas Islam, hadir sebagai wujud komitmen bersinergi untuk merekonstruksi rancang bangun peradaban yang lebih substantif. Spiritualitas yang artikulatif, ekonomi kerakyatan yang berdaulat, dan konstitusi sebagai bingkai normatif bangsa.

Dari perspektif moral spiritual, forum ini  menegaskan bahwa orientasi pembangunan tidak dapat dilepaskan dari landasan nilai. Dalam tradisi Islam, kemajuan tidak pernah dimaknai sekadar sebagai akumulasi kapital atau surplus material belaka, tetapi sebagai tegaknya adab, keadilan, dan kemuliaan akhlak. Spiritualitas harus dipahami bukan hanya sebagai konsep yang abstrak. Spiritualitas adalah energi batin yang melahirkan integritas personal dan etika publik.

Dalam perspektif sosiologi agama spiritualitas yang diartikulasikan ke dalam tindakan adalah modal sosial paling efektif untuk menahan disintegrasi moral dan memperkuat ukhuwah komunal. Para cerdik pandai Islam memaknai pembangunan sebagai jalan untuk memelihara lima prinsip besar maqashid syariah, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Para pendiri bangsa pun merumuskan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 sebagai kristalisasi dari nilai-nilai tersebut. Dengan demikian, pembangunan nasional pada hakikatnya adalah upaya menegakkan kembali cita-cita ruhaniah yang telah diwariskan oleh para ulama dan negarawan pendiri republik  tercinta ini.

Dari sisi perspektif ekonomi kerakyatan, forum menggarisbawahi bahwa  urgensi sinergi besar antara negara, dunia usaha, pesantren, dan ormas Islam. Program-program pemerintah seperti MBG, penguatan koperasi merah putih, dan hilirisasi pangan nasional membutuhkan ruang sosial untuk beroperasi secara merata. kehadiran ormas Islam yang memiliki jaringan yang merata memiliki nilai strategis.

Hidayatullah, misalnya, kini telah memiliki jaringan lebih dari 400 kampus/pesantren di seluruh wilayah Nusantara s, dengan sentra pendidikan integral, amal usaha produktif, unit dakwah, pusat pelatihan, ekonomi berbasis jamaah, dan struktur kaderisasi yang menjangkau hingga lapis akar rumput. Dalam terminologi teori sistem sosial, organisasi dengan jaringan rapi seperti ini memiliki self-referential capacity. Sebuah kemampuan untuk menghasilkan, merawat, dan memperluas fungsi sosialnya secara mandiri, sekaligus memungkinkan integrasi dengan  sistem sosial lainnya sesama anak bangsa.

Jaringan pesantren dan lembaga pendidikan Islam selama ini sering dibaca hanya sebagai lembaga kultural keagamaan belaka. Padahal jaringan  ini hadir sebagai  potensi “supply chain sosial” yang sangat besar. Pesantren mampu mencetak human capital dengan karakter, etos kerja, dan disiplin spiritual yang jarang  dimiliki oleh institusi pendidikan umum lainnya.

Bila energi ini terkoneksi  secara signifikan ke program kedaulatan pangan dan ekonomi syariah nasional, bangsa ini tentu akan memiliki peluang besar untuk memperkuat ketahanan pangan, distribusi produksi, hingga pemberdayaan UMKM berbasis jamaah. Kemitraan antara ormas Islam dan pemerintah dapat menjadi pemantik eksisnya sistem sosial tersebut, terutama jika disusun dengan alur logika distribusi yang tepat, di mana negara menyiapkan program, ormas menyediakan kader dan jaringan, dunia usaha memberikan inovasi, dan masyarakat menikmati manfaatnya.

Sementara itu, dari sudut pandang sejarah, forum tersebut menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat dibangun dengan memutus basis ingatannya sendiri. Para ulama dahulu tidak hanya berjasa pada level spiritual belaka, tetapi juga menjadi arsitek perumusan dasar negara. Jejak peran mereka, mulai dari KH Wahid Hasyim, Ahmad Dahlan, hingga Agus Salim, menegaskan bahwa modernitas Indonesia bukanlah modernitas berbasis sekuler, tetapi modernitas dengan ruh spiritual yang inklusif. Hal ini penting diingat sebagai penanda arah agar pembangunan 2045 tidak tergelincir menjadi modernitas yang gersang, ringkih, dan berjarak dari akar spiritual bangsa.

Namun, forum juga menyoroti tantangan serius bahwa warisan luhur ini belum sepenuhnya berhasil dihadirkan dalam praktik kebangsaan hari ini. Oligarki, ketidakadilan distribusi, lemahnya tata kelola, dan menurunnya etika publik menjadi ancaman nyata. Maka, pembangunan 2045 harus dimulai dari rekonsolidasi moral bangsa dan penyegaran kembali orientasi konstitusionalnya.

Dari keseluruhan refleksi kritis tersebut, forum ini sekaligus menegaskan bahwa ormas Islam, termasuk Hidayatullah, tidak boleh memposisikan diri sebagai penonton dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 ini.