Seragam Gratis dan Politik Keberpihakan

Kelima, Peran Aktif  lembaga legislatif daerah sebagai penyeimbang dan pengawas kebijakan eksekutif, memastikan setiap program sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. 
 
Tanpa penegasan yang jelas terhadap batas kewenangan, otonomi daerah akan terus menjadi arena tarik-menarik kepentingan yang berpotensi merugikan masyarakat dan menciptakan ketidakpastian hukum. 

Pada akhirnya, debat soal seragam gratis ini bukan sekadar debat hukum. Ia adalah debat tentang arah nilai yang ingin dipegang pemerintah daerah.

Apakah negara masih ingin hadir pada lapisan sosial paling rentan, ataukah menyerah pada pandangan bahwa beban pendidikan harus sepenuhnya ditanggung keluarga?

Seragam gratis memang tidak menyelesaikan semua persoalan pendidikan. Tetapi ia adalah langkah kecil yang memberi sinyal besar bahwa pemerintah daerah memilih untuk berdiri di sisi rakyat.

Bahwa keberpihakan bukan hanya slogan. Bahwa negara, melalui pemerintah kota atau kabupaten, tidak menutup mata terhadap kenyataan hidup warganya.

Dan pada zaman ketika ketimpangan sosial semakin terasa di ruang publik, mungkin justru kebijakan-kebijakan sederhana seperti inilah yang menjaga agar kepercayaan terhadap institusi pemerintahan tidak runtuh.

Seragam gratis memberi pesan yang kuat: bahwa negara hadir, bukan hanya memerintah.