Ika Uinam di Antara Kepentingan Menag dan Alumni

Oleh: M Qasim Mathar

Pesantren Matahari Dusun Mangempang Maros

TRIBUN-TIMUR.COM - TERBACA berita, Ikatan Alumni Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (IKA UINAM) ber-Seminar Internasional bertajuk “Towards a Two-State Solution: Peran Kunci Presiden Prabowo Subianto dalam Mewujudkan Perdamaian di Gaza” yang diselenggarakan di Gedung Auditorium Kampus 2 UIN Alauddin Samata Gowa, Senin (17/11).

Menag Nasaruddin Umar menyebut, dunia internasional memberikan respons positif terkait langkah Presiden Prabowo Subianto menyangkut konflik Palestina sebagai terobosan penting, termasuk saat menyampaikan pandangan di PBB, New York, kunjungan ke Mesir, hingga respons positif dari Presiden Amerika Serikat.

Penyataan Presiden itu, kata Menag, viral di seantero dunia, ada yang menyebutnya sebagai "the Prabowo solution".

Bahkan, Prabowo disebut pula sebagai "the second Soekarno". Gagasan tentang solusi dua negara (Palestina dan Israel) sudah ada sejak tahun 1937, yakni Peel Commission Report yang dipimpin oleh William Peel.

Tahun 1947 sudah ada usul pembagian Palestina menjadi dua negara.

Nama-nama seperti Chaim Weizmann, tokoh Zionis moderat dan Presiden pertama Israel, David Ben-Gurion, pemimpin utama Zionis, perdana menteri pertama Israel, adalah dua tokoh pada masa itu yang mendorong gagasan bahwa pembagian wilayah adalah jalan realistis untuk mencapai perdamaian. 

Karena itu banyak sejarawan menganggap Ben-Gurion sebagai pemimpin Yahudi pertama yang secara resmi menerima model dua negara.

Di kalangan Arab, Emir Abdullah (Transjordan/ Yordania) adalah pemimpin Arab pertama yang tidak menolak secara total gagasan pembagian wilayah.

Ia sering disebut sebagai pemimpin Arab pertama yang membuka pintu bagi solusi berdampingan. Musa Al-Alami (tokoh Palestina moderat) dengan sedikit perbedaan ia mengusulkan “entitas Arab dan entitas Yahudi berbeda” dalam satu struktur administrasi.

Faris al-Khouri (delegasi Arab di PBB) 1947, bersedia mempertimbangkan pembagian jika syarat tertentu terpenuhi, ia tergolong paling moderat di antara tokoh Arab.

Pada tokoh Arab, Yasser Arafat (PLO) – 1988, inilah pertama kalinya Palestina secara resmi menerima “dua negara”. Tahun 1988, PLO menyatakan menerima Resolusi PBB 181 (1947) dan mengakui Israel.

Maka secara formal, Arafat adalah pemimpin Palestina pertama yang menerima konsep two-state dalam bentuk modern.

Jadi, gagasan two state solution sudah diper - bincangkan oleh bangsa-bangsa sebelum Kemenag dan Prabowo lahir.

Lalu, kenapa IKA membicarakannya pula. Tentu, sebagai yang terbaca, agar rumusan akademik dari diplomasi solusi dua negara bisa disusun. Kalau itu yang ingin dicapai, itu hanya kepentingan Menag semata.

Apalagi rumusan akademik itu merupakan kesimpulan dari empat UIN dari seminar serupa. Kalau untuk kepentingan Menag, bisa dimakkumi.

Asal saja Kemenag tidak mengulangi iklim zaman Soekarno. Menjadi penyanjung presiden yang larut pula dengan sanjungan dan gelar macam-macam.

Biarkanlah Prabowo adalah dirinya sendiri. Bukan "copy" dari presiden yang mabuk sanjungan, lalu dijatuhkan.

Lalu bagi alumni UINAM, apa keuntungannya setelah organisasinya memuaskan Menag?

Tidakkah sebaiknya IKA melihat ke bawah, alumninya. Jangan melihat ke atas, Menag hingga "two state" di sana.

Kemana saja alumni itu, sudah punya kerja, dan berapa yang masih menganggur setelah sekian tahun diwisuda? 

Apa bakti alumni di sekitar tempatnya mukim? Bolehkah alumni masuk ke dalam 20.000 personil yang disiapkan oleh Presiden untuk pasukan perdamaian ke Gaza, nah! Ketua IKA UINAM adalah politisi tulen. Literaturnya adalah politik.

Sulit diharap alumni UINAM berkecimpung di sekitar pabrik, perusahaan, pasar dan kampung menawarkan dan melakoni Tridharma perguruan tingginya.

Kata orang, di antara rektor ada yang mengidap penyakit masuk ke kementerian jika habis masa jabatannya.

Maka, bila rektor "samikna wa atakna" kepada menteri, dimafhumi saja,... alumni, termasuk yang terbengkalai, memang bukan urusan!