Ulama yang Digantikan Mesin: Krisis Otoritas dan Nalar Islam di Era AI

Seperti diingatkan Anne D. Trunk, AI mampu memberikan rekomendasi atau jawaban berbasis data.

Namun keputusan moral dan spiritual dalam agama melibatkan dimensi etika, empati, dan konteks budaya yang kompleks hal yang tidak dapat sepenuhnya dipahami atau diinternalisasi oleh algoritma.(Trunk et al., 2020)

Antara Efisiensi dan Empati

Kelemahan mendasar AI terletak pada absennya empati dan kesadaran. Dalam kasus hukum keluarga perceraian, warisan, atau hak asuh anak ulama sering menimbang dengan hati, bukan sekadar teks.

Ia membaca air mata, rasa malu, atau kesedihan—hal-hal yang tak dapat diterjemahkan ke dalam data.

AI mungkin benar secara teknis, tetapi bisa salah secara kemanusiaan.

Misalnya, dalam kasus perceraian karena kekerasan rumah tangga, AI bisa menyarankan “rujuk” karena dalil keutamaan rumah tangga.

Sementara ulama manusia akan mempertimbangkan keselamatan jiwa istri sebagai bagian dari maqasid al-syari‘ah: hifz al-nafs (menjaga nyawa).

Oleh karena itu, “AI harus dilihat sebagai alat bantu bagi ulama, bukan sebagai otoritas hukum itu sendiri. Tanpa bimbingan manusia, sistem AI berisiko menelurkan fatwa yang valid secara teks, tetapi salah secara konteks.

Menjaga Api Nalar

Kita tidak sedang menolak teknologi, melainkan mengingatkan batasnya. Islam tidak anti-modernitas; ia justru pernah memimpin ilmu dan sains karena menjunjung akal. Tetapi akal dalam Islam bukan alat mekanis, melainkan anugerah spiritual.

Sejarah menunjukkan, para ilmuwan Muslim klasik dari Al-Farabi hingga Ibn Rushd menyatukan iman dan rasio.

Mereka tidak membiarkan akal tunduk pada mesin. Karena itu, tantangan kita hari ini bukan bagaimana menciptakan “mufti digital”, melainkan bagaimana memastikan AI tetap menjadi khadim al-‘ilm (pelayan ilmu), bukan hakim al-din (penentu agama).

Dari Data Menuju Hikmah

Gelombang digitalisasi ini tak terelakkan. AI akan terus hadir dalam fatwa, tafsir, dan pendidikan agama.