Merdekakah Kita? 

Oleh: Muhammad Tang

Pengamat dan Praktisi Pendidikan

TRIBUN-TIMUR.COM - Tulisan ini hadir di momen memperingati hari kemerdekaan yang ke-80 (17 Agustus 1945-17 Agustus 2025); angka “80” apabila diukur dengan umur manusia Indonesia, maka umur ini tidak muda lagi, tapi sudah sepuh bahkan sudah sangat sepuh (Usia Harapan Hidup (UHH) tahun 2024 yakni 72, 39 tahun).

Artikel ini hadir mencoba meneropong arti kemerdekaan dalam persfektif pendidikan.

Apakah dunia pendidikan kita sudah merdeka dari “penjajahan”? ataukah dunia pendidikan kita terbelenggu dalam “kolonial”  gaya baru? 

Kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan; ia adalah titik awal untuk membangun sebuah peradaban.

Bagi bangsa Indonesia, 17 Agustus 1945 menjadi momen yang menandai kebebasan dari belenggu penjajahan. 

Namun, sejarah mencatat bahwa kemerdekaan politik tidak serta-merta diikuti dengan kemerdekaan dalam berpikir, mengelola sumber daya, dan membangun sistem pendidikan yang kokoh.

Dalam hal ini, kita patut belajar dari negara-negara yang membuktikan bahwa pendidikan adalah kunci kebangkitan, bahkan dari puing-puing kehancuran.

Belajar dari Jepang;  Bangkit dari Abu Bom Atom

Ketika bom atom dijatuhkan di Hiroshima (6 Agustus 1945) oleh pesawat B-29 Superfortress (Enola Gay)  dan Nagasaki (9 Agustus 1945) oleh pesawat B-29 Superfortress (Bockscar), Jepang luluh lantak dan hancur berkeping-keping.

Kehancuran fisik begitu masif: infrastruktur hancur, ekonomi runtuh, dan jutaan rakyat kehilangan tempat tinggal.

Namun, yang dilakukan Jepang pasca kekalahan bukan sekadar membangun gedung atau jalan, melainkan membangun sistem pendidikan yang modern, disiplin, dan berorientasi pada masa depan.

Salah seorang pakar sejarah Jepang dari Universitas Indonesia (UI) mengatakan bahwa hal yang pertama yang dilakukan Jepang bangkit dari keterpurukan adalah intropeksi diri dan membangun sistem dan ideologi pendidikan yang baru; berdasarkan hasil riset yang dilakukan bahwa ada kesalahan fatal yang dilakukan terkait dengan kebijakan dan filoshofi pendidikan.  (Susy Ong, Situs resmi Kemdikbud, 2024). 

Pemerintah Jepang menyadari bahwa modal terbesar bangsa bukanlah emas atau minyak, melainkan sumber daya manusia yang terdidik dan berkarakter.