Daftar Nama Bos Travel Haji dan Umrah Diperiksa KPK Hari ini Soal Dugaan Korupsi Eks Menag

Skemanya, 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus.

Kebijakan ini diduga melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019.

Dalam aturan tersebut, kuota haji khusus dibatasi maksimal delapan persen dari total kuota nasional.

Tak hanya itu, KPK juga mengungkap adanya praktik transaksional.

Pihak Kementerian Agama diduga meminta fee percepatan kepada perusahaan travel haji.

Imbalan tersebut mencapai ribuan dolar Amerika Serikat per jemaah.

Tujuannya agar jemaah haji khusus bisa berangkat tanpa antrean nasional.

Praktik ini dikenal dengan istilah jemaah T0 atau TX.

Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kasus ini menimbulkan kerugian negara hingga Rp 622 miliar.

Selain itu, rekayasa kuota juga memberi keuntungan ilegal puluhan miliar rupiah bagi sejumlah perusahaan travel tertentu.

Keuntungan tersebut diduga berasal dari setoran dana suap kepada penyelenggara negara.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com