Nasib PPPK Sulsel Terancam Imbas Efisiensi Anggaran, Bisa Ikuti NTT dan Sulbar

TRIBUN-TIMUR.COM - Nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di berbagai daerah mulai tidak menentu.

Gelombang efisiensi anggaran pemerintah pusat berdampak langsung ke daerah.

Sulawesi Selatan (Sulsel) pun tak luput dari tekanan tersebut.

Ribuan PPPK kini berada dalam posisi harap-harap cemas.

Mereka terancam tidak diperpanjang kontraknya dalam beberapa tahun ke depan.

Efisiensi Anggaran Picu Kekhawatiran

Kondisi ini dipicu pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) sejak 2025.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari efisiensi anggaran di era Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah pusat memangkas TKD hingga Rp50,59 triliun.

Langkah ini dilakukan untuk menekan belanja negara yang mencapai lebih dari Rp306 triliun.

Sebagian anggaran dialihkan ke program prioritas nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

Namun di sisi lain, kebijakan ini membuat pemerintah daerah harus memutar otak.

Belanja pegawai menjadi salah satu pos terbesar yang sulit dihindari untuk dipangkas.

Aturan 30 Persen Jadi ‘Bom Waktu’

Tekanan semakin besar setelah terbitnya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).