Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Polri Pecah Kongsi? Wakapolri Bongkar Keburukan Polisi saat Jenderal Listyo Masih Kapolri

Komjen Dedi Prasetyo terang-terangan ungkap keburukan polisi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI

Editor: Ansar
Kolase Tribun-timur.com
PETINGGI POLRI - Kolase Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Wakapolri Komjen Dedi. Wakil Kepala Polri (Wakapolri) Komjen Pol Dedi Prasetyo bongkar keburukan polisi saat Jenderal Listyo Sigit Prabowo masih jabat Kapolri. 

Kondisi itu, lanjut Dedi, membuat sebagian warga memilih melapor ke instansi lain yang dinilai lebih sigap, termasuk pemadam kebakaran.

Dia menegaskan bahwa pembenahan sistem pelaporan kepolisian menjadi prioritas, terutama melalui optimalisasi layanan aduan 110.

“Saat ini masyarakat lebih mudah melaporkan segala sesuatu ke Damkar, karena Damkar quick response-nya cepat,” kata Dedi.

“Dengan perubahan optimalisasi 110, harapan kami setiap pengaduan masyarakat bisa direspons di bawah 10 menit,” sambung Wakapolri.

Polri akan terus memperbaiki kecepatan layanan publik agar tingkat kepercayaan masyarakat membaik, terutama pada fungsi-fungsi yang bersentuhan langsung dengan warga.

2. Polisi brutal

Brutalitas polisi (police brutality) yang mencuat sejak akhir 2024 hingga awal 2025 diakui sebagai alarm keras oleh internal Polri. 

Dedi menyebut fenomena kekerasan aparat, termasuk penggunaan senjata api secara berlebihan, telah memicu evaluasi besar-besaran dari Mabes Polri.

“Kami melihat terjadi fenomena police brutality yang cukup signifikan. Banyak komplain publik, banyak korban, dan ini sudah kami deteksi sejak awal Januari,” ujar Dedi dalam paparannya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Dedi menyebut penyalahgunaan kekuatan polisi bukan sekadar kasus insidental.

“Penggunaan senjata api secara berlebihan mengakibatkan anggota polisi meninggal dunia, masyarakat meninggal dunia. Terjadi di Solok Selatan, Bangka Belitung, Semarang, Papua Barat, Sulawesi Selatan, dan wilayah lain,” kata dia.

Dedi melanjutkan keluhan publik (public complain) juga meningkat dan terjadi di semua wilayah.

Karena itulah, Polri menggandeng sejumlah pihak, di antaranya Litbang Kompas, untuk memetakan persoalan. 

Hasilnya, tugas Kamtibmas mendapat apresiasi positif dari masyarakat, tetapi aspek penegakan hukum (gakum) dan pelayanan publik justru menjadi “wilayah merah” yang harus diperbaiki.

“Ini catatan merah kami, dan ini harus kami selesaikan segera,” kata Dedi.

Sumber: Tribun Timur
Halaman 2/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved