Dosen Hukum Universitas Indonesia Kaji Perkembangan Supranasional Uni Eropa di FISIP Unhas

TRIBUN-TIMUR.COM -  Struktur tata kelola Uni Eropa lahir sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi dan stabilisasi politik antar negara di Eropa pasca-Perang Dunia II.

Model tata kelola Uni Eropa contoh nyata Multilevel Governance. Yakni, sistem pemerintahan yang ditandai distribusi kewenangan pada berbagai tingkatan—supranasional, nasional, dan subnasional.

Perkembangan Uni Eropa menjadi negara supranasional dijelaskan komprehensif dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia Mohammad Novrizal SH LLM PhD saat menyampaikan kuliah tamu di Ruang Prof Syukur Abdullah, FISIP Unhas, Jumat siang, 14 November 2025.

Mohammad Novrisal dikenal luas atas kajiannya dalam tata negara komparatif dan perkembangan hukum supranasional.

Mohamad Novrizal mengurai perkembangan Uni Eropa dihadapan mahasiswa program sarjana dan pascasarjana Departemen Ilmu Administrasi FISIP Unhas sekitar dua jam,  pukul 14.00 hingga 15.45 wita.

Dr Mohammad Novrisal  didampingi dosen Departemen Ilmu Administrasi FISIP Unhas sekaligus peneliti di bidang governance oleh Andi Ahmad Yani SSos MSi MPA MSc,

Kuliah tamu bertajuk Multilevel Governance: Analisis Kritis Uni Eropa itu diprakarsai Policy and Governance Laboratory (POLiGOV), Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin ( FISIP Unhas ).

Mereka memenuhi ruang kuliah untuk mengikuti diskusi mendalam mengenai tata kelola pemerintahan modern dalam konteks integrasi kawasan.

Dalam pemaparannya, Dr Mohammad Novrizal menguraikan secara komprehensif bagaimana Uni Eropa (UE) berkembang menjadi entitas supranasional yang memiliki kewenangan melampaui batas negara anggota.

Karakter tersebut, menurut Mohamad Novrizal, membuat pengambilan keputusan di Uni Eropa berlangsung melalui interaksi kompleks antar lembaga.

Disebutkan,  European Council, ikut menentukan arah kebijakan umum. European Commission, bertindak sebagai kekuasaan eksekutif. European Parliament, sebagai lembaga legislatif yang dipilih langsung oleh warga. Sedangkan Council of the European Union, mewakili kepentingan negara anggota dalam proses legislasi.

Di akhir diskusi, sesi tanya jawab antara peserta dan narasumber berlangsung dinamis dengan mengaitkan multi governance dengan konteks negara di Asia, khsusnta Indonesia. keberagaman bahasa dan budaya berbagai negara anggota Uni Eropa hampir sama dengan Indonesia yang memungkinkan menerapkan multi governance dengan pendekatan federalis.

Kuliah tamu ini menjadi wadah penting bagi mahasiswa untuk memahami dinamika tata kelola pemerintahan kontemporer dan tantangan integrasi supranasional.

POLiGOV FISIP Unhas berkomitmen untuk terus menghadirkan kegiatan akademik yang memperluas perspektif dan memperkaya pengalaman belajar bagi seluruh civitas akademika.(*)