Keberanian Purbaya Harus Diimbangi Koordinasi Antar Lembaga

Saat ini bank-bank pemerintah menawarkan bunga deposito hingga 7 persen, lalu menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit dengan bunga 10 sampai 12 persen.

Dalam kondisi seperti ini, margin keuntungan bagi pengusaha, terutama di konstruksi hanya sekitar 10 sampai 15 persen, sehingga beban bunga sangat memberatkan.

Harapan kami, bunga kredit bisa diturunkan, minimal ada keseimbangan antara keuntungan pengusaha dan perbankan.

Kalau bank dapat 7 persen, kami pun sebaiknya bisa menikmati margin sedikit lebih tinggi agar usaha tetap tumbuh.

Dana sekitar Rp2.300 triliun yang belum tersalurkan itu, jika bisa disalurkan dengan bunga rendah, tentu ekonomi akan lebih cepat berputar.

Jadi, pesan kami kepada Pak Menteri, tolong sektor perbankan jangan terlalu berorientasi pada keuntungan besar dulu.

Turunkan bunga agar pengusaha bisa bernapas dan berproduksi. Kalau sektor riil bergerak, maka perbankan juga pada akhirnya akan ikut sehat.

Termasuk juga dalam kebijakan pajak—kalau bisa, tarif PPh yang kini 12 persen dikembalikan dulu ke 10 persen untuk meringankan pelaku usaha.

Seberapa penting kebijakan fiskal dan moneter dalam menghadapi dilema ekonomi saat ini?

Prof Marsuki:

Nah, inilah sebenarnya menjadi kekhawatiran kita sekarang. Risiko dari kebijakan fiskal di Kementerian Keuangan terkadang justru berbenturan atau trade-off dengan kebijakan moneter.

Secara teori memang begitu, karena pendekatan moneter biasanya lebih menekankan stabilitas — menjaga inflasi, nilai tukar, dan kestabilan sistem keuangan.

Sementara visi untuk mendorong pertumbuhan sering kali kurang kuat di sisi moneter.

Namun, Bank Indonesia sebenarnya sudah mulai bergeser melalui kebijakan makroprudensial, yaitu tidak hanya menjaga stabilitas tetapi juga men-support sektor riil.

Salah satunya dengan mendorong sektor pariwisata dan ekonomi daerah sebagai pusat pertumbuhan baru.