Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Muktamar PPP

Ketua PPP Jakarta Blak-blakan Gus Rommy Tawarkan Partai ke Amran, Dudung, dan Gus Iful

Saiful Rahmat Dasuki, Ketua DPW PPP Jakarta blak-blakan soal dinamika Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 

Editor: Muh Hasim Arfah
Youtube Zulfan Lindan
BLAK-BLAKAN PPP-Saiful Rahmat Dasuki, Ketua DPW PPP Jakarta dalam podcast Zulfan Lindan Unpacking Indonesia dikutip tribun-timur.com, Jumat (3/10/2025). Ia blak-blakan soal dinamika Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP).  

“Mardiono sah terpilih secara aklamasi. Prosesnya sesuai dengan AD/ART dan tata tertib sidang,” ujar Amir Uskara saat konferensi pers di Hotel Mercure Ancol Jakarta, Sabtu (27/9/2025).

Kubu Mardiono membantah klaim Agus Suparmanto.

Mereka menilai, sidang yang menetapkan Agus sebagai ketua umum dilakukan di luar mekanisme resmi dan tidak sah secara konstitusi partai.

Klaim Kemenangan Agus Suparmanto
Di sisi lain, kubu Agus Suparmanto juga mengklaim telah menang secara aklamasi. Penetapan itu disebut diputuskan dalam Sidang Paripurna VIII yang dipimpin Qoyum Abdul Jabbar, setelah sebagian peserta tetap bertahan di arena forum.

“Alhamdulillah, muktamar sudah selesai. Saya terpilih secara sah sebagai ketua umum PPP 2025–2030,” kata Agus dalam acara tasyakuran yang digelar usai muktamar.

Kubu Agus berencana segera mendaftarkan hasil muktamar ke Kementerian Hukum dan HAM (KemenkumHAM) untuk mendapatkan legitimasi administratif.

Mereka juga menegaskan bahwa klaim kemenangan Mardiono tidak lebih dari keputusan sepihak.

Perbedaan klaim ini membuat PPP kembali menghadapi potensi dualisme kepengurusan, seperti yang pernah terjadi pada periode sebelumnya.

Kubu Mardiono menegaskan posisinya sah berdasarkan dukungan DPW dan palu pimpinan sidang, sementara kubu Agus berpegang pada keputusan forum paripurna yang mereka anggap sah.

Majelis Pertimbangan PPP yang dipimpin Romahurmuziy alias Rommy juga menyoroti persoalan ini.

Ia menyatakan klaim kemenangan Mardiono tidak dapat diterima karena bertentangan dengan mekanisme konstitusional partai.

Dengan dua kubu saling klaim kemenangan, arah politik PPP ke depan berada dalam ketidakpastian.

Legitimasi kepengurusan akan sangat bergantung pada pengakuan KemenkumHAM maupun upaya mediasi internal.

Apakah PPP akan mampu meredam konflik dan menyatukan barisan menjelang agenda politik nasional mendatang, atau justru kembali terjebak dalam dualisme kepemimpinan, masih menjadi pertanyaan besar.


Tren Kursi PPP dari Pemilu ke Pemilu

Halaman 3 dari 4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved