Muktamar PPP
Romahurmuziy Apresiasi Menteri Hukum, Ajak Kader PPP Terima Kesepakatan Islah
Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP periode 2020–2025 M. Romahurmuziy, menyampaikan apresiasi kepada Menteri Hukum atas inisiatif penyelesaian konflik.
TRIBUN-TIMUR.COM, JAKARTA — Ketua Majelis Pertimbangan DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) periode 2020–2025, M. Romahurmuziy, menyampaikan apresiasi kepada Menteri Hukum, Supratman Andi Atgas atas peran aktifnya dalam memfasilitasi penyelesaian konflik internal di tubuh PPP.
Ia menilai kesepakatan ishlah antara kubu Agus Suparmanto dan Mardiono yang dicapai pada Minggu sore (6/10) merupakan langkah penting menuju perdamaian partai.
Menurut Romahurmuziy, kesepakatan tersebut memang tidak sepenuhnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP, namun dalam dunia politik kompromi sering kali berada di atas aturan formal.
“Peraturan itu dibuat sebagai titik pijak. Jika para pihak sudah berpijak di titik yang sama, maka kesepakatan itu menjadi kebenaran faktual, apalagi jika tujuannya untuk mengakhiri perpecahan,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh fungsionaris dan kader PPP di seluruh Indonesia untuk menerima hasil kesepakatan tersebut dengan lapang dada.
Gus Romy—sapaan akrabnya—menekankan pentingnya rekonsiliasi agar partai kembali solid dan fokus pada konsolidasi menjelang Pemilu 2029.
Baca juga: Sosok Menteri Asal Sulsel Mediasi Perdamaian PPP Kubu Mardiono dan Agus

“Mari bersatu kembali, fokus memperkuat partai, dan merebut kembali kepercayaan publik. Mohon jangan ada lagi gugatan hukum agar PPP bisa kembali kondusif,” imbaunya.
Selain itu, Romahurmuziy menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia atas kegaduhan yang terjadi selama sepekan terakhir akibat dinamika Muktamar X PPP.
Ia berharap publik memberikan kritik dan saran untuk perbaikan partai ke depan.
Sebagai penutup, Romy juga berpamitan dari pemberitaan terkait DPP PPP karena telah terbentuk kepengurusan baru untuk periode 2025–2030 per 6 Oktober.
Ia menyebutkan bahwa narasumber resmi PPP selanjutnya adalah Sekjen Taj Yasin dan Wabendum Rusman Yaqub.
“Salam perubahan!” tutup Romahurmuziy dalam pernyataannya.
Konflik PPP sempat terjadi ketika Munas X PPP di Ancol 27-29 September 2025 menghasilkan dua ketua umum.
Mereka adalah Mardiono dan Agus Suparmanto.
Kementerian Hukum RI sempat mengeluarkan surat pengesahan untuk ketua umum Mardiono.
SK KUMHAM HASIL ISLAH yakni
Ketua Umum : Muhammad Mardiono
Wakil Ketua umum : Agus Suparmanto
Sekretaris Jenderal : Taj Yasin
Wakil sekretaris jenderal : Jabar Idris .ST
Bendahara Umum : Imam Fauzan A. Uskara
Wakil Bendahara : Rusman Ya'kub. (*)
Akhir Dualisme PPP Sepekan, Sosok Menteri Hukum Supratman Andi Atgas Jadi Juru Damai Ikuti Jejak JK |
![]() |
---|
Ketua PPP Jakarta Blak-blakan Gus Rommy Tawarkan Partai ke Amran, Dudung, dan Gus Iful |
![]() |
---|
Nasib Gus Romy dan Agus di Kepengurusan PPP versi Mardiono, Ketum Sudah Bahas |
![]() |
---|
Telat! Kubu Agus Suparmanto Baru Daftar Kemenkunham Saat SK Mardiono Terbit |
![]() |
---|
PPP Sulsel dalam Ancaman Perpecahan Imbas Dualisme DPP? Pengamat: Bibit-bibit itu Ada |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.