Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Bobby Nasution Berulah Lagi Usai Sengketa Pulau, Larang Truk Aceh Beroperasi di Sumut

Anggota Komisi IV DPRA bidang Pembangunan dan Tata Ruang, Munawar Ar atau Ngohwan tak tinggal diam.

Editor: Ansar
Kompas.com
BOBBY NASUTION - Bobby Nasution saat menjawab pertanyaan wartawan di Taman Cadika, Kota Medan, Jumat (12/7/2024). Bobby meminta agar truk yang beroperasi di Sumut menggunakan pelat daerah setempat, BK atau BB, bukan pelat luar seperti BL dari Aceh. 

TRIBUN-TIMUR.COM - Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution jadi sorotan lagi.

Setelah sengketa empat Pulau Aceh, kini viral lagi Bobby hentikan truk berpelat Aceh (BL) di wilayah Sumut.

Empat pulau tersebut adalah Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek. 

Terbaru, Bobby meminta agar kendaraan perusahaan yang beroperasi di Sumut menggunakan pelat daerah setempat, BK atau BB, bukan pelat luar seperti BL.

Bobby beralasan, agar pajak kendaraan masuk ke kas daerah Sumut.

Namun, kebijakan ini menuai kritik dari berbagai pihak.

Salah satu di antara yang melontarkan kritik.

Anggota Komisi IV DPRA bidang Pembangunan dan Tata Ruang, Munawar Ar atau Ngohwan tak tinggal diam.

Politisi muda Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Aceh ini, meminta Bobby Nasution untuk tidak mengulang aksinya.

Karena hal ini sangat berbahaya bila tindakan serupa dilakukan sopir truk di Aceh dan masyarakat.

Sebaiknya Bobby Nasution fokus untuk memberantas begal, pungli dan memperbaiki jalan rusak di sejumlah wilayah Sumatera Utara.

Masalah begal, pungli, dan jalan rusak di Sumatera Utara (Sumut) menjadi sorotan karena ketiganya berdampak langsung pada rasa aman, kepercayaan publik, dan kualitas hidup masyarakat. 

Ketiganya saling terkait, jalan rusak memudahkan aksi begal, pungli muncul saat warga cari solusi cepat, dan lemahnya penegakan hukum membuat pelaku tak jera.

Masyarakat menuntut prioritas kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar, keamanan, keadilan, dan infrastruktur.

 Jika tidak ditangani serius, masalah ini bisa menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperburuk citra pemerintahan daerah.

Sumber: Tribun Timur
Halaman 1/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved