Muktamar PPP
Pengamat Ungkap Kejanggalan Mardiono Aklamasi Ketum PPP, Prosesnya Tak Biasa
Kejanggalan itu muncul saat Muhammad Mardiono aklamasi sebagai Ketua Umum PPP periode 2025–2030.
Meski demikian, sejumlah DPW PPP diketahui menolak LPJ Mardiono sebagai Plt Ketua Umum dalam sidang paripurna.
Penolakan disampaikan oleh DPW dari berbagai daerah, termasuk Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan, Papua, Maluku, dan Banten.
Ketua DPW Banten, Subadri Usuludin, bahkan mengusulkan nama lain sebagai ketua umum.
Deklarasi aklamasi Mardiono dibacakan saat sidang LPJ belum selesai, memunculkan pertanyaan soal legitimasi dan proseduralitas.
Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahurmuziy, menyebut aklamasi itu sebagai klaim sepihak.
“Sidang-sidang muktamar masih berlangsung. Klaim aklamasi itu tidak benar dan merupakan upaya memecah belah partai,” tegas Rommy.
Muktamar X PPP digelar selama tiga hari, 27–29 September 2025, dengan agenda utama pemilihan ketua umum.
Percepatan proses pemilihan dan ketegangan antar kader memunculkan sorotan publik terhadap soliditas internal dan tata kelola organisasi partai berlambang Ka'bah tersebut.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com
| Diduga Abaikan Aturan, Ketua Mahkamah PPP Anggap SK Menkum Sahkan Mardiono Cacat Hukum |
|
|---|
| Romahurmuziy Apresiasi Menteri Hukum, Ajak Kader PPP Terima Kesepakatan Islah |
|
|---|
| Akhir Dualisme PPP Sepekan, Sosok Menteri Hukum Supratman Andi Atgas Jadi Juru Damai Ikuti Jejak JK |
|
|---|
| Ketua PPP Jakarta Blak-blakan Gus Rommy Tawarkan Partai ke Amran, Dudung, dan Gus Iful |
|
|---|
| Nasib Gus Romy dan Agus di Kepengurusan PPP versi Mardiono, Ketum Sudah Bahas |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/MUKTAMAR-PPP-Muhammad-Mardiono-memberikan-keterangan-na.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.