PHK Sulsel Tertinggi di Sulawesi, Peringkat 6 Terbanyak Indonesia

TRIBUN-TIMUR.COM - Sulawesi Selatan (Sulsel) kini menempati peringkat ke-6 dalam daftar provinsi dengan jumlah tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK)
terbanyak pada Agustus 2025.

Jumlah tenaga kerja yang terkena PHK di Sulsel tercatat sebanyak 38 orang atau setara 4,58 persen dari total nasional yang mencapai 830 orang.

Posisi pertama ditempati Jawa Barat dengan 261 orang (31,45 persen), disusul Sumatera Selatan di posisi kedua dengan 113 orang (13,61 persen). Kalimantan Timur di posisi
ketiga dengan 100 orang (12,05 persen), Jawa Timur di peringkat keempat dengan 51 orang (6,14 persen), dan DKI Jakarta di posisi kelima dengan 48 orang (5,78 persen).

Sulawesi Selatan menjadi provinsi dengan jumlah PHK tertinggi di kawasan Sulawesi.

Data ini dikutip dari laman resmi Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan, Sabtu (13/9/2024).

Baca juga: Cerita Supir di Makassar Kena PHK saat Pertanyakan Kepesertaan BPJS

Pengamat Pemerintahan Universitas Hasanuddin, Prof Aminuddin Ilmar, memberikan peringatan serius kepada pemerintah.

Ia mengingatkan agar fenomena ini tidak dipandang remeh.

Menurutnya, lonjakan PHK di sejumlah daerah, termasuk Sulsel, berpotensi menimbulkan ketidakstabilan sosial.

Hal itu jika tidak segera diantisipasi dengan langkah strategis.

“Saya kira ini butuh kebijakan bukan biasa-biasa saja. Apalagi banyak perusahaan kita berimbas karena ekspor tidak berjalan baik. Kalau dibiarkan, bukan hanya berdampak pada pengangguran, tapi bisa memicu stigma sosial, demonstrasi, dan ketidakstabilan di masyarakat,” ujarnya, Minggu (14/9).

Prof Ilmar menilai, kondisi ini semakin memperlebar jurang antara angka pertumbuhan ekonomi dengan ketersediaan lapangan kerja.

Padahal, janji pemerintah sebelumnya menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Salah satunya dengan membuka sebanyak mungkin lapangan pekerjaan.

Namun, kenyataannya justru banyak tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan. Ini akan membebani pemerintah karena anggaran bantuan sosial semakin membengkak.

“Kalau PHK membesar, tentu bantuan-bantuan sosial pemerintah akan semakin banyak dan tergerus,” jelasnya.

Padahal menurutnya, itu sebenarnya tidak produktif. Maka dari itu, pemerintah harus membuat kebijakan strategis yang bisa menjaga agar perusahaan tidak melakukan
PHK.