PHK Sulsel Tertinggi di Sulawesi, Peringkat 6 Terbanyak Indonesia

Hal ini dianggap membuat dunia usaha tidak leluasa berkembang. Karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan deregulasi, memperbaiki pelayanan administrasi.

Terlebih membuka ruang lebih besar bagi tumbuhnya usaha. Kalau usaha bisa berkembang, otomatis perekonomian daerah ikut tumbuh.

Ia menegaskan, penyelesaian masalah PHK tidak bisa dilakukan sepihak.

Harus ada kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota untuk mengurangi kendala yang ada.

“Tidak bisa lagi dengan jalan sendiri-sendiri. Karena ini kan prarelisasinya itu dari pemerintah pusat, provinsi, sampai ke daerah kabupaten kota,” katanya.

Korban PHK

Suryadi (34) salah satu korban pemutusan hak kerja (PHK) di Kota Makassar.

Ia bekerja sejak 2013 di salah satu perusahaan produksi mie di Makassar.

12 tahun bekerja sebagai helper hingga supir, Suryadi tak pernah diikutkan dalam program perlindungan ketenagakerjaan maupun kesehatan.

Suatu ketika, Suryadi mempertanyakan hak tersebut kepada perusahaan dalam sebuah rapat.

Karena tak ada kejelasan dan solusi, Suryadi akhirnya keluar dari ruang rapat tersebut.

Dua hari berselang, ia kemudian mendapat surat peringatan dari perusahaan. Lalu dua hari setelahnya, surat pemecatan Suryadi keluar.

“Saya di PHK karena keluar rapat saat meeting, itu hari saya tanyakan tentang BPJS tapi tidak ada yang jelas,” katanya, Minggu (14/9).

Kata Suryadi, BPJS Ketenagakerjaan sangat penting baginya, apalagi pekerjaannya sangat rentan dan rawan.

BPJS ketenagakerjaan adalah kewajiban perusahaan dalam memberikan perlindungan kepada pekerja Suryadi tak sendiri, sebulan pasca ia terdepak, 11 rekan kerjanya juga
ikut di PHK.