Pejabat Publik, Belajarlah dari Nepal

Oleh: M Yunasri Ridhoh

Dosen Pendidikan Kewarganegaraan FEB UNM

TRIBUN-TIMUR.COM - GELOMBANG protes yang mengguncang Nepal dalam sepekan terakhir mengajarkan satu hal sederhana namun sangat penting, yaitu legitimasi kekuasaan tidak bisa ditopang oleh militer dan kepolisian semata.

Saat rakyat sudah muak terhadap penguasa yang hidup dalam kemewahan, sementara mayoritas warga terhimpit krisis, maka pagar-pagar besi, pasukan bersenjata, dan barikade keamanan tak akan mampu menahan gelombangnya.

Perdana Menteri K.P. Sharma Oli akhirnya mengundurkan diri setelah didesak massa. Presiden Ram Chandra Poudel bahkan sempat dikabarkan mundur karena kediamannya diserbu demonstran, meski kemudian dibantah militer.

Fakta yang tidak terbantahkan adalah negara itu sedang berada di titik terendah dalam sejarah Nepal modern.

Tidak ada lagi wibawa pemerintah di mata rakyat, dan aparat keamanan tampak tak berdaya menghadapi gelombang protes yang masif, dipimpin terutama oleh generasi muda.

Apa yang terjadi di Kathmandu, Pokhara, hingga kota-kota lainnya menunjukkan gejala klasik, bahwa kekuasaan runtuh bukan karena musuh dari luar, melainkan karena rakyat sendiri bangkit menuntut perubahan.

Tentara dan polisi yang ditempatkan di sekitar parlemen dan istana presiden tampak tak mampu mengendalikan kerumunan. Bahkan, beberapa laporan menyebut adanya simpati diam-diam dari aparat terhadap massa.

Mengapa hal ini terjadi? Jawabannya sederhana: ketika kepercayaan publik runtuh, aparat pun kehilangan “legitimasi moral” untuk melindungi penguasa.

Ketaatan yang sebelumnya dijaga dengan instruksi dan hierarki, goyah oleh kenyataan bahwa rakyat yang mereka hadapi bukan sekadar demonstran bayaran, melainkan wajah-wajah kemarahan yang lahir dari ketidakadilan yang nyata.

Latar Ekonomi dan Sosial

Nepal dalam beberapa tahun terakhir terperosok dalam krisis ekonomi yang parah. Pengangguran meningkat, harga kebutuhan pokok melonjak, dan kesempatan kerja minim.

Generasi muda—dikenal sebagai “Gen Z Nepal”—merasakan langsung pahitnya keterbatasan hidup.

Namun, di saat rakyat bergelut dengan kesulitan, elit politik justru mempertontonkan kemewahan: mobil mewah, fasilitas negara yang serba eksklusif, serta kebijakan yang lebih melayani kepentingan partai daripada rakyat. Jurang kesenjangan itu menjadi bensin yang menyulut api kemarahan sosial.