Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Profil 5 Mantan Menteri Jokowi Disurati Prabowo, Berisi Pesan Khusus

Teddy pun menyampaikan surat khusus dari Prabowo kepada para menteri yang telah dicopotnya.

Editor: Ansar
Tribunnews.com
SURAT - Presiden Prabowo, lewat Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan surat khusus kepada para mantan pembantunya di Kabinet Merah Putih yang baru saja terkena reshuffle beberapa waktu lalu. 

Dito menikah dengan Niena Kirana Riskyana Fuad sejak 2018, dan dikaruniai seorang putri bernama Sadia Kiera Nadashana.

Ia berasal dari keluarga dengan latar belakang politik dan bisnis — ayahnya adalah mantan Direktur Utama PT Aneka Tambang (ANTAM)

Budi Arie

Budi Arie Setiadi resmi menjabat sebagai Menteri Koperasi Kabinet Merah Putih sejak pelantikan pada 21 Oktober 2024 oleh Presiden Prabowo Subianto.

Namun, jabatan tersebut hanya berlangsung sampai 8 September 2025, saat melakukan reshuffle kabinet dan digantikan Ferry Juliantono.

Latar Belakang & Pendidikan

Lahir di Jakarta, 20 April 1969. 

Menamatkan pendidikan dasar di SD Marsudirini, SMP di Jakarta, dan SMA Kolese Kanisius. 

Lulus S1 Ilmu Komunikasi dari Universitas Indonesia (UI) tahun 1996. 

S2 di bidang Manajemen Pembangunan Sosial dari UI, selesai sekitar tahun 2006. 

Karier Politik & Pengalaman

Memulai karier lewat dunia aktivisme mahasiswa ketika kuliah di UI; pernah menjabat sebagai Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa FISIP UI dan anggota Presidium Senat Mahasiswa UI. 

Terjun ke dunia jurnalistik: menjadi redaktur pelaksana Suara Mahasiswa UI, terlibat di majalah mingguan dan media ekonomi seperti Kontan. 

Aktif dalam politik praktis sebagai kader PDI Perjuangan; pernah memimpin Badan Penelitian dan Pengembangan DPD PDIP DKI Jakarta. 

Mendeklarasikan diri sebagai Ketua Umum relawan Projo (Pro Jokowi) sejak 2013, organisasi yang memainkan peran penting dalam Pemilihan Presiden 2014 dan 2019. 
 
Kiprah Pemerintahan

Dari Oktober 2019 hingga Juli 2023 menjabat Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamen PDTT). 

Pada Juli 2023, dilantik sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika menggantikan Johnny G. Plate. 

Ia kemudian diangkat menjadi Menteri Koperasi pada 20 Oktober 2024.

Tugasnya termasuk memperkuat koperasi, digitalisasi, perbaikan tata kelola, pengembangan sumber daya manusia, dan membesarkan koperasi sebagai motor ekonomi rakyat. 
 
Akhir Masa Jabatan & Reshuffle

Pada 8 September 2025, Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet yang menggantikan posisi Budi Arie sebagai Menteri Koperasi menjadi Ferry Juliantono.

Budi Arie menyatakan tidak terkejut atas keputusan tersebut dan menerima sepenuhnya sebagai bagian dari dinamika kabinet.

Ia mengungkapkan rasa bangga dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan, serta berharap koperasi tetap menjadi tulang punggung ekonomi rakyat ke depan.

Budi Gunawan

Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Dr. Budi Gunawan, S.H., M.Si., Ph.D. resmi menyelesaikan masa jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) pada 8 September 2025.

 Keputusan tersebut diumumkan Presiden Prabowo Subianto dalam reshuffle kabinet Merah Putih periode 2024-2029.

 Latar Belakang Pendidikan

Budi Gunawan lahir di Surakarta pada 11 Desember 1959. 

Ia menempuh pendidikan di Akademi Kepolisian tahun 1983 dan lulus sebagai lulusan unggulan. 

Melanjutkan pendidikan ke Sekolah Staf dan Pimpinan Polri (Sespim Pol) dan kemudian Sekolah Perwira Tinggi (Sespati).

Ia juga menyelesaikan pendidikan doktor di bidang Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, dengan gelar cum laude. 
 
Karier dan Jabatan

Memulai kariernya di kepolisian setelah lulus dari Akpol, Budi Gunawan pernah menjabat di berbagai posisi, seperti Kapolda Jambi, Kapolda Bali. 

Ia juga pernah menjadi Wakapolri sekitar 2015-2016, kemudian Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dari 2016 hingga 2024. 

Pada Oktober 2024, Presiden Prabowo menunjuknya sebagai Menko Polkam menggantikan posisi yang sebelumnya dikenal sebagai Menko Polhukam (Politik, Hukum, dan Keamanan). 
 
Kontroversi 

Pada 2015, Budi Gunawan pernah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus “rekening gendut”, tetapi status tersangka tersebut kemudian dibatalkan melalui putusan praperadilan. 

Ia dikenal juga aktif di organisasi non-pemerintah dan kegiatan sosial, salah satunya sebagai Ketua Umum PB E-Sports Indonesia.

Sri Mulyani

Sri Mulyani Indrawati resmi tidak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet pada 8 September 2025.

Posisi tersebut kini diisi oleh Purbaya Yudhi Sadewa.

Sri Mulyani lahir di Bandar Lampung, Lampung, pada 26 Agustus 1962.

Ia menamatkan SMA di Semarang, kemudian meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1986.

Selanjutnya, ia melanjutkan pendidikan tinggi di Amerika Serikat: Master of Science in Policy Economics (1990) dan Ph.D. di bidang Ekonomi (1992) dari University of Illinois Urbana-Champaign.

Sri Mulyani memulai karier pemerintahannya sebagai staf ahli di Bappenas dan kemudian sebagai anggota Tim Asistensi di Kementerian Keuangan. 

Pada 2004, ia diangkat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas. Setahun kemudian, ia menjadi Menteri Keuangan pertama kali di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Pada tahun 2010, Sri Mulyani menjadi orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. 

Ia kembali menjadi Menteri Keuangan di era Presiden Joko Widodo mulai 2016 hingga 2024. 

Dikenal karena reformasi sistem perpajakan dan upayanya dalam menekan angka korupsi, serta memperbaiki efisiensi keuangan negara. 

Selama masa jabatan, Sri Mulyani secara konsisten menjaga disiplin fiskal, termasuk mengelola defisit anggaran agar tetap terkendali setelah tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19. 

Ia juga sering mendapat penghargaan internasional, seperti “Menteri Keuangan Terbaik” dari berbagai lembaga global.

Jabatan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan berakhir pada 8 September 2025 di reshuffle kabinet Prabowo

Keputusan ini muncul di tengah kritik publik terhadap beberapa kebijakan fiskal dan perpajakan, termasuk kebijakan terkait guru dan PPN. 

Sri Mulyani tercatat sebagai Menteri Keuangan dengan masa jabatan hampir dua dekade, meliputi tiga era pemerintahan presiden yang berbeda. (*)

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com

 

Sumber: Tribun Timur
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved