Munafri Larang ASN Flexing, Minta Fokus Layani Masyarakat

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, melarang keras Aparatur Sipil Negara (ASN) tampil flexing.

Flexing adalah istilah popule merujuk pada perilaku memamerkan kekayaan, gaya hidup mewah, atau pencapaian pribadi secara berlebihan, terutama di media sosial.

Larangan ini disampaikan saat apel pagi di Halaman Balai Kota Makassar, Jl Jenderal Ahmad Yani, Senin (15/9/2025).

“Saya mengingatkan dan meminta seluruh jajaran Pemkot menjauhi perilaku pamer atau flexing, khususnya di media sosial,” kata Ketua DPD II Golkar Kota Makassar ini. 

Ia menilai setiap gerak dan ucapan ASN mencerminkan wajah pemerintah di mata masyarakat.

Perilaku flexing dapat menimbulkan persepsi negatif dan merusak kepercayaan publik.

Apalagi jika diumbar di media sosial.

Media sosial kerap jadi tempat flexing ialah Instagram, Facebook, TikTok bahkan aplikasi pesan instan seperti WhatsApp. 

ASN diminta tampil sederhana, menjunjung integritas, dan menjadikan pelayanan masyarakat sebagai prioritas.

“Mari jaga sikap sebagai aparatur pemerintah agar tetap rendah hati, bijak, dan fokus melayani masyarakat. Hindari hal-hal berlebihan seperti memamerkan sesuatu yang tidak seharusnya,” kata pria kelahiran Majene tahun 1975 itu. 

Munafri juga meminta ASN dewasa menyikapi kritik publik.

Baca juga: Makassar Jadi Lokasi Umrah Festival Garuda Indonesia, Appi Harap Beri Dampak UMKM Lokal

Sebagai pelayan masyarakat, ASN diminta tidak reaktif terhadap masukan atau perbedaan pendapat.

“Di ruang publik pasti ada masukan dan kritik. Jangan berlebihan dalam merespons. Bukan mencari siapa yang benar atau salah, tetapi bagaimana kita mampu berpikir dan memberi cara pandang untuk menyelesaikan persoalan,” kata alumni Fakultas Hukum dari Universitas Hasanuddin tahun 1999 ini. 

Ia menekankan pentingnya etika kerja dan profesionalisme.

Seluruh perangkat Pemkot harus bekerja lintas sektor sebagai satu kesatuan tim.

“Saya dipilih sebagai pemimpin kesatuan besar ini, dan tugas saya membentuk tim yang kuat, lengkap, dan bermanfaat bagi masyarakat,” tuturnya.

Munafri ingin Pemkot Makassar menjadi garda depan pelayanan publik yang profesional, aman, dan inovatif.

Etika aparatur, sinergi lintas sektor, serta kedekatan dengan masyarakat menjadi kunci menjaga kondusivitas kota.

Arahan ini menjadi panduan bagi seluruh jajaran Pemkot untuk bekerja proaktif, mengutamakan kepentingan warga, dan menjaga nama baik pemerintahan.

Ia juga menyinggung pelantikan pejabat eselon II yang baru dilakukan.

Munafri berharap pejabat baru segera menunjukkan kinerja optimal dan berorientasi pada pelayanan.

“Saya ingin kemampuan inovasi, berpikir kreatif, dan membangun gagasan bisa muncul,” katanya.

“Terutama dalam merespons keluhan masyarakat dan melahirkan program yang bersinergi dengan warga di wilayah masing-masing,” imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga mengingatkan pejabat publik agar menjaga gaya hidup sederhana.

Ia meminta pejabat dan keluarganya tidak memamerkan kemewahan agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial.

“Jangan sampai ada flexing kemewahan. Baik pejabat maupun keluarga. Tolong ingatkan keluarga masing-masing. Terutama cara berpakaian, penggunaan cincin, jam tangan, perhiasan, hati-hati kendaraan,” ujar Tito dalam Rakor Inflasi Daerah di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (2/9/2025). (*)