Gaji Guru Non ASN di Maros Dipangkas, Sebulan Terima Rp250 Ribu

TRIBUNMAROS.COM, MAROS – Sejumlah guru honorer di Kabupaten Maros kini menghadapi kondisi sulit setelah gaji mereka dipangkas drastis.

Maros adalah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan.

Secara geografis, kabupaten ini berbatasan langsung dengan Kota Makassar.

Maros berada di utara Kota Makassar.

Luas wilayah Kabupaten Maros 1.619,12 kilometer persegi

Wilayah administratifnya terbagi menjadi 14 kecamatan dan 103 desa/kelurahan.

Pemangkasan honorer, kebijakan terbaru dari Kementerian Pendidikan.

Penghasilan yang sebelumnya bisa menopang kebutuhan hidup, kini hanya tersisa seperempatnya.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Maros, Andi Wandi Patabai, membenarkan pemangkasan tersebut. 

Ia mengatakan hal ini resmi tertuang dalam surat keputusan yang diterbitkan Mei 2025 lalu.

“Honornya guru-guru tidak terdaftar, dulunya di Dana BOS sebesar 50 persen. Sekarang dipangkas jadi 20 persen,” katanya, Senin (8/9/2025).

BOS adalah Bantuan Operasional Sekolah.

BOS program bantuan pemerintah Indonesia untuk menyediakan pendanaan biaya operasional non-personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah.

Tujuannya adalah untuk mendukung program wajib belajar 9 tahun yang bermutu, sehingga semua anak dapat bersekolah tanpa terkendala biaya.

Wandi mencontohkan, seorang guru honorer yang biasanya menerima Rp1 juta, kini hanya terima Rp250 ribu.

Menurut Wandi, pemerintah daerah tidak bisa berbuat banyak. 

“Kami hanya menerima juknis. Kami juga tidak tahu apa alasannya,” jelasnya.

Ia menyebut, sejak Januari hingga Juni 2025, honor masih dibayarkan dengan porsi 50 persen. 

Namun, mulai Juli hingga Desember, hanya tersisa 20 persen.

Untuk menutupi kekurangan itu, Dinas Pendidikan mendorong sekolah agar berinovasi. 

Salah satu opsi, kata Wandi, adalah mengelola kantin sekolah agar keuntungan bisa digunakan menambah gaji guru honorer.

Namun, solusi tersebut tidak berlaku merata. 

“Ada sekolah yang muridnya hanya tujuh atau 20 orang. Itu tentu sulit mencari tambahan dana,” imbuhnya.

Ia juga menyinggung soal solidaritas guru bersertifikasi yang bisa saja menyisihkan sebagian penghasilan untuk membantu rekan guru honorer.

Sementara itu, DPR RI dikabarkan telah mengusulkan revisi alokasi Dana BOS agar porsi honor kembali ke 50 persen. 

Meski demikian, hingga kini belum ada kepastian tindak lanjut.

“Dana BOS itu berdasarkan jumlah siswa. Semakin sedikit siswa, semakin kecil dana yang masuk. Dana ini digunakan bukan hanya untuk honor, tapi juga kebutuhan sekolah lain seperti buku dan konsumsi,” jelas Wandi.

Kepala Bidang Sekolah Dasar Disdikbud Maros, Asri Rajab, menambahkan, total dana BOS tahun 2025 untuk Kabupaten Maros mencapai Rp65.103.863.000.

Dari jumlah tersebut, jenjang SD mendapatkan porsi terbesar yakni Rp40.678.063.000 atau lebih dari 62 persen total BOS-BOP.

“Di posisi kedua adalah jenjang SMP dengan anggaran Rp18.560.000.000,” ujar Asri.

Sementara itu, jenjang PAUD dan lembaga pendidikan lainnya mendapat alokasi yang lebih kecil. 

PAUD adalah singkatan dari Pendidikan Anak Usia Dini.

Ini adalah jenjang pendidikan sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar, yang diperuntukkan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun.

Taman Kanak-kanak atau TK Rp2.916.000.000, Kelompok Bermain (KB) Rp2.352.000.000, Tempat Penitipan Anak (TPA) Rp33.600.000, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Rp317.800.000, dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Rp246.400.000.

Asri menjelaskan, besaran dana BOS ditentukan berdasarkan jumlah siswa di setiap sekolah.

Untuk tingkat SD, SDN 103 Inpres Hasanuddin menjadi penerima terbesar dengan alokasi Rp725.680.000, disusul SDN 57 Bulu-bulu dan SDN 22 Maros.

Sedangkan untuk SMP, SMPN 1 Turikale tercatat sebagai penerima terbesar dengan Rp1.093.880.000.

“Di jenjang TK, TKS Kartika IX-Kostrad menerima alokasi terbesar dengan Rp92.400.000,” sebut Asri.