Program Prioritas Pemkot Makassar 2026, dari Stadion, Seragam Sekolah dan Air Gratis

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Deretan program unggulan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham dipastikan terakomodir dalam APBD Pokok 2026.

Antara lain, program seragam sekolah gratis, pemasangan instalasi air bersih gratis, iuran sampah gratis, pembangunan stadion Internasional, Makassar Creative Hub dan Makassar Super App, hingga jaminan sosial Mulia. 

Anggota Badan Anggaran DPRD Makassar, Ray Suryadi Arsyad menyampaikan, organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjalankan program tersebut harus memperkuat alokasi anggaran guna mengamankan implementasi program prioritas

Untuk seragam sekolah gratis, Dinas Pendidikan diharap menjadikan alokasi anggaran program ini sebagai prioritas utama atau mandatory spending. 

Disdik harus memastikan implementasi yang tepat sasaran untuk meringankan beban ekonomi keluarga.

Selanjutnya Dinas Pekerjaan Umum diminta memprioritaskan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi yang menunjang pemenuhan kebutuhan dasar air bersih (jaringan PDAM) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Kemudian Dinas Lingkungan Hidup (DLH) diminta fokus pada program pengembangan pengolahan sampah terintegrasi.

Baca juga: Makassar Jadi Poros Pembahasan Internasional Gagasan Two-State Solution Presiden Prabowo

Serta implementasi kebijakan pembebasan iuran sampah untuk rumah tangga kategori miskin.

"Untuk stadion, mengingat proyek ini bersifat multiyears dan strategis, Banggar meminta alokasi belanja modal, terutama untuk gedung dan bangunan, dialokasikan secara konsisten dan terencana sesuai tahapan pembangunan," ucap Ray Suryadi Arsyad saat membacakan laporan Badan Anggaran DPRD Makassar. 

Laporan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepahaman KUA PPAS APBD Pokok 2026 di Balaikota Makassar Jl Jenderal Ahmad Yani, Senin (17/11/2025). 

Program prioritas lainnya seperti Makassar Creative Hub dan Makassar Super Apps, Dinas Komunikasi dan Informatika diharapkan mempercepat integrasi layanan publik dalam Makassar Super Apps .

Termasuk dukungan infrastruktur digital yang inklusif untuk ekosistem Makassar Creative Hub.

Terakhir, Jaminan Sosial Terpadu atau MULIA Berjasa yang melekat di Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial. 

Kedua OPD tersebut harus saling berkoordinasi dalam mengintegrasikan program bantuan sosial, jaminan kesehatan, dan jaminan perlindungan pekerja rentan.

"Rekomendasi ini disusun untuk memastikan bahwa postur anggaran tahun 2026 berfokus pada penguatan fiskal daerah yang berkelanjutan, sekaligus menyelaraskan secara penuh dengan program-program prioritas," ujarnya. 

Strategi PAD

Badan Anggaran menekankan perlunya strategi pendapatan yang agresif dan adaptif untuk mendongkrak pendapatan.

Apalagi, proyeksi total pendapatan daerah tahun 2026 mengalami penurunan sebesar 8,96 persen atau senilai Rp 482,5 miliar dibandingkan tahun 2025.

Untuk itu, Ketua Fraksi Mulia DPRD Makassar ini merekomendasikan pelaksanaan kebijakan pendapatan yang konsisten untuk mengimbangi penurunan proyeksi.

Akselerasi digitalisasi dan intensifikasi PAD harus dilakukan guna mendukung kebijakan optimalisasi dan modernisasi pengelolaan pendapatan melalui digitalisasi. 

Di sisi lain, perangkat daerah pendapatan harus meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak.

Mereka harus mengintensifkan pemetaan potensi pajak dan retribusi yang belum tergarap secara maksimal.

"Kami juga mendorong ekstensifikasi sumber pendapatan dari sektor digital dan ekonomi kreatif," tuturnya.

Sementara untuk kebijakan belanja daerah mencakup beberapa fokus, seperti belanja afirmatif. 

Dimana belanja daerah difokuskan pada program prioritas yang produktif dan afirmatif untuk pengentasan kemiskinan, penurunan kesenjangan, dan perlindungan sosial. 

Hal ini mencakup pemenuhan alokasi belanja pelayanan dasar (Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur) dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). (*)