Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Strategi Kapolri Ungkap Dalang Kerusuhan Demo Akhir Agustus, TNI hingga BIN Disebut-sebut

Rencana itu disampaikan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Dia mengatakan pihaknya saat ini masih terus mendalami peristiwa yang terjadi.

Editor: Ansar
Kompas.com
KAPOLRI - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo usai menghadiri acara doa bersama dan Peringatan Maulid Nabi di Jakarta, Minggu (7/9/2025). 

TRIBUN-TIMUR.COM - Polri sedang mengusut sosok dalang kerusuhan di berbagai daerah pada akhir Agustus lalu. 

Untuk memuluskan pengungkapan itu, Polri akan melibatkan TNI dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Rencana itu disampaikan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Dia mengatakan pihaknya saat ini masih terus mendalami peristiwa yang terjadi.

Termasuk terus melengkapi fakta-fakta yang didapat pihak kepolisian. 

"Kami bekerja sama nanti dengan teman-teman dari TNI, dari BAIS, dari BIN dan seluruh elemen yang bisa menjadi sumber informasi untuk kemudian kita bisa menuntaskan," katanya dikutip dari Kompas TV.

"Jadi tentunya, kami mendukung seluruh masukan, informasi yang tentunya bisa membuat yang saat ini sedang kita laksanakan bisa betul-betul bisa menjadi terang," ungkapnya. 

Sigit juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas bangsa pasca-kerusuhan. 

"Dan yang paling utama, bagaimana ke depan kita menjaga kondisi bangsa untuk terus bisa terjaga dengan baik. Karena dengan itulah Indonesia bisa melaksanakan pembangunan, bisa mensejahterakan rakyatnya," tuturnya. 

Tim pencari fakta

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mendorong Polri membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) yang bertugas menyelidiki dalang kerusuhan demonstrasi pada akhir Agustus 2025.

Polri dapat menggandeng tokoh masyarakat, lembaga independen, dan pakar dalam mencari tahu penyebab kerusuhan yang berakibat rusaknya sejumlah fasilitas umum.

"Sehingga kita sama-sama bisa mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi. Saya kira ada yang memang organik, ada yang tidak," ujar Usman.

Usman pun menyorot sejumlah aksi penjarahan rumah pejabat negara yang diduganya tidak organik dilakukan masyarakat.

Pasalnya terdapat kejanggalan, ketika massa dengan mudahnya merangsek masuk dan menjarah kediaman seseorang yang notabenenya merupakan pejabat publik.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Timur
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved